Prabowo Hadiri Munas NU di Bangkalan Usai Resmikan Jalan Daerah di Jawa Timur
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul
NASIONAL
JAMBI — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi resmi membentuk Tim Terpadu Satuan Tugas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Satgas PPKS) guna menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang marak di sejumlah ruas jalan dan persimpangan lampu merah di wilayah setempat.
Pelepasan Satgas dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi Ridwan di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Sabtu (11/10).
Dalam arahannya, Ridwan meminta seluruh personel bekerja maksimal, terstruktur, dan menjunjung tinggi ketertiban serta keindahan kota, khususnya menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang akan digelar di Jambi.Baca Juga:
"Kita ingin Kota Jambi bisa menjadi contoh dalam penanganan masalah sosial di kota lain," ujar Ridwan.
Satgas PPKS beranggotakan 120 personel gabungan dari unsur Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, serta Kasi Trantib dari seluruh kecamatan dan kelurahan.
Tim ini akan disebar ke 19 titik rawan yang menjadi lokasi aktivitas gepeng dan pengemis, terutama di kawasan padat lalu lintas.
Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyebut sejumlah lokasi prioritas pengawasan antara lain:
- Simpang JBC (Kecamatan Kota Baru),
- Simpang BI (Kecamatan Telanaipura),
- Simpang Kota Baru,
- Simpang Pulai (Kecamatan Jelutung),
- dan Simpang Bukit Baling.
Yunita menegaskan bahwa pendekatan persuasif tetap menjadi langkah awal dalam penanganan, namun tindakan tegas akan diambil jika pelanggaran terus berulang.
"Kami juga akan melakukan pemulangan terhadap gepeng yang berasal dari luar daerah," katanya.
Ia menambahkan, keberadaan ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil untuk meminta-minta di jalanan menjadi salah satu sorotan utama Satgas.
Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga membahayakan keselamatan anak-anak.
"Ini adalah bentuk tanggapan konkret dari pemerintah terhadap keresahan masyarakat," tegas Yunita.
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memburu seorang buronan kasus narkotika jaringan Sumatera Uta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilay
NASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan akan menelusuri dugaan adanya pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai melakukan ak
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke7 RI Joko Widodo akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Ja
POLITIK
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma
POLITIK
JAKARTA Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta usai aksi demonst
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk periode 202
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Rekaman wawancara Ketua BEM FH Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin kembali viral di media sosial. Dalam rekaman tersebu
NASIONAL