Jemput Bola ke Nias, Sumut Kebut Pembangunan Jalan hingga Pelabuhan di Daerah 3T
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kat
PEMERINTAHAN
JAMBI — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi resmi membentuk Tim Terpadu Satuan Tugas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Satgas PPKS) guna menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang marak di sejumlah ruas jalan dan persimpangan lampu merah di wilayah setempat.
Pelepasan Satgas dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi Ridwan di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Sabtu (11/10).
Dalam arahannya, Ridwan meminta seluruh personel bekerja maksimal, terstruktur, dan menjunjung tinggi ketertiban serta keindahan kota, khususnya menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang akan digelar di Jambi.Baca Juga:
"Kita ingin Kota Jambi bisa menjadi contoh dalam penanganan masalah sosial di kota lain," ujar Ridwan.
Satgas PPKS beranggotakan 120 personel gabungan dari unsur Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, serta Kasi Trantib dari seluruh kecamatan dan kelurahan.
Tim ini akan disebar ke 19 titik rawan yang menjadi lokasi aktivitas gepeng dan pengemis, terutama di kawasan padat lalu lintas.
Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyebut sejumlah lokasi prioritas pengawasan antara lain:
- Simpang JBC (Kecamatan Kota Baru),
- Simpang BI (Kecamatan Telanaipura),
- Simpang Kota Baru,
- Simpang Pulai (Kecamatan Jelutung),
- dan Simpang Bukit Baling.
Yunita menegaskan bahwa pendekatan persuasif tetap menjadi langkah awal dalam penanganan, namun tindakan tegas akan diambil jika pelanggaran terus berulang.
"Kami juga akan melakukan pemulangan terhadap gepeng yang berasal dari luar daerah," katanya.
Ia menambahkan, keberadaan ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil untuk meminta-minta di jalanan menjadi salah satu sorotan utama Satgas.
Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga membahayakan keselamatan anak-anak.
"Ini adalah bentuk tanggapan konkret dari pemerintah terhadap keresahan masyarakat," tegas Yunita.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia masih dibayangbayangi persoalan pengangguran terdidik. Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusa
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL