Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH– Polda Aceh kembali menyalurkan bantuan beras kepada kelompok buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Aceh.
Penyaluran berlangsung di Posko Buruh Gampong Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Sabtu (11/10/2025).
Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang disalurkan melalui Polda Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para buruh.Baca Juga:
"Selama ini hubungan antara kepolisian dan rekan-rekan buruh telah terjalin sangat baik dalam suasana kekeluargaan.
Bantuan ini merupakan wujud perhatian kami kepada saudara-saudara buruh yang menjadi bagian penting dalam roda perekonomian daerah," ujar perwakilan Polda Aceh dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, pihak kepolisian menyampaikan dukungan terhadap agenda penting para buruh, yakni Rapat Dewan Pengupahan yang akan membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh.
"Kami berharap proses tersebut berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kesejahteraan bersama," tambahnya.
Pada 2025, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen, yang turut diikuti dengan kenaikan UMP Aceh dengan persentase serupa. Kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.
"Kami memahami betul kondisi saudara-saudara buruh saat ini. Semoga berbagai program pemerintah, termasuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja, dapat terlaksana dengan baik. Mari kita bersama-sama mendukung langkah positif pemerintah demi kebaikan kita semua," ujar pihak kepolisian.
Polda Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada FSPTI dan SPSI yang selama ini menjalin kerja sama baik dengan aparat kepolisian, terutama dalam menjaga situasi kamtibmas.
"Kami berharap hubungan kekeluargaan ini terus terjaga dan semakin erat ke depannya," tutupnya.
Sementara itu, perwakilan buruh dari FSPTI dan SPSI Aceh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dan komitmen Polda Aceh dalam membantu masyarakat pekerja.
"Kami dari elemen buruh FSPTI dan SPSI Aceh mendukung penuh kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran, termasuk rencana kenaikan upah layak tahun 2026. Kami juga berkomitmen menjaga perdamaian Aceh yang kita cintai, menuju Aceh Meutuah dan Aceh Meusyeuhu," ujar perwakilan buruh dengan penuh haru.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL