Sambut Natal 2025, Bupati Karo Hadiri Kebaktian dan Luncurkan Layanan Publik
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo memulai rangkaian kegiatan Safari Natal Tahun 2025 dengan penuh sukacita dan semangat berbagi kasih. B
AGAMA
PADANGSIDIMPUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan pedagang Pasar Sangkumpal Bonang, Rabu (15/10/2025), di ruang rapat Komisi II DPRD Padangsidimpuan.
Rapat ini menjadi wadah komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha pasar dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat terkait penataan dan pengelolaan pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian warga kota.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh, pertemuan turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD lintas fraksi, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan, di antaranya Asisten Perekonomian Rahuddin yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas Perdagangan, unsur Satpol PP, dan instansi teknis lainnya.Baca Juga:
Dalam forum tersebut, perwakilan pedagang, Lomo, menyampaikan sejumlah keluhan terkait kondisi Pasar Sangkumpal Bonang. Beberapa poin yang disoroti meliputi:
- Kurangnya kebersihan lingkungan pasar
- Persoalan kelistrikan dan penerangan
- Minimnya pengamanan dan kenyamanan bagi pedagang serta pengunjung
Menurut para pedagang, upaya penataan pasar sejauh ini masih belum optimal dan kerap mengganggu aktivitas ekonomi sehari-hari.
Mereka berharap kebijakan pemerintah lebih berpihak dan melibatkan pelaku usaha kecil dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.
"Kami berharap adanya keadilan dalam penataan pasar, karena pasar ini adalah tempat kami menggantungkan hidup," ujar Lomo mewakili pedagang.
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, menegaskan komitmen lembaganya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.
"Kami hadir untuk mendengarkan dan memperjuangkan suara pedagang. Penataan pasar harus berjalan beriringan dengan kenyamanan dan kelangsungan usaha masyarakat," ucap Sri Fitrah dalam rapat.
Ia juga menambahkan bahwa masukan dari pedagang akan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan bersama, demi menciptakan pengelolaan pasar yang tertib, bersih, dan humanis.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian Setdakota Padangsidimpuan, Rahuddin, yang juga menjabat Plt. Kadis Perdagangan, menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil RDP ini.
"Pemko Padangsidimpuan berkomitmen menjaga keseimbangan antara penataan kota dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Aspirasi para pedagang ini akan menjadi perhatian serius," ujarnya.
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo memulai rangkaian kegiatan Safari Natal Tahun 2025 dengan penuh sukacita dan semangat berbagi kasih. B
AGAMA
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara masa bakti 20252028, di bawah kep
NASIONAL
SUMATERA UTARA Sebanyak dua kabupaten di Sumatera Utara masih dilaporkan terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda
NASIONAL
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di
EKONOMI
ACEH BESAR Korban banjir bandang di Sumatera rencananya akan direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang diperkirakan selesai dibangun
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh membutuhkan angg
EKONOMI
ACEH BESAR Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerjunkan dokter internship (magang) dan dokt
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyatakan seluruh masyarakat di Provinsi Aceh ki
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah serius menangani bencana yang melanda Aceh hingga Suma
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan wilayah terd
POLITIK