PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin hingga 10 persen.
Sebagai langkah konkret, lahan seluas 1 juta hektare disiapkan untuk menanam bahan baku etanol, yang berasal dari komoditas tebu, singkong, hingga jagung.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan etanol sebagai sumber energi masa depan.Baca Juga:
Menurut Amran, koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang dilakukan untuk menentukan lokasi lahan yang akan digunakan.
"Etanol, ingatkan, etanol rencana tergantung sahabatku Gus Nusron (Menteri ATR). Tanah ada, kita siap tanam. Ada Dirutnya (Bulog) di sini. Aku bawa ini, dia siap tanam 1 juta hektare," kata Amran dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/10).
Amran menambahkan, penanaman bahan baku etanol akan dikelola secara matang, termasuk manajemen mikro, agar produktivitas lahan optimal. Dari total lahan yang disiapkan, 1 juta hektare akan ditanam singkong, ubi, dan 500.000 hektare untuk tebu.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kebijakan campuran etanol 10 persen di BBM akan mendorong petani menanam singkong dan komoditas lain yang menjadi bahan baku etanol.
"Enggak akan ada lagi tanah kosong. Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta per tahun. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena enggak ada yang beli," kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Zulhas menegaskan, dengan adanya jaminan pembelian bahan baku untuk produksi etanol dan metanol, permintaan akan meningkat sehingga petani terdorong untuk menanam.
Ia mencontohkan, untuk menghasilkan satu liter etanol dibutuhkan setidaknya enam kilogram singkong. Dengan meningkatnya permintaan, harga singkong pun diperkirakan naik dari Rp1.300 per kilogram menjadi sekitar Rp1.500 per kilogram.
"Kalau besok kita sudah etanol dan metanol, pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli," tambah Zulhas.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pemanfaatan lahan yang lebih optimal.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap tidak akan ada lagi lahan kosong, dan seluruh komoditas yang menjadi bahan baku etanol akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung produksi energi terbarukan dan kesejahteraan petani.*
(vo/M/006)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL