MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membantah pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait tudingan lambatnya realisasi belanja APBD Sumut dan mengendapnya dana sebesar Rp 3,1 triliun di bank.
Bobby menyatakan, per 21 Oktober 2025, sisa anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut hanya sebesar Rp 990 miliar, dan seluruh dana tersebut sudah dialokasikan untuk kegiatan pemerintah yang tengah berjalan.
"RKUD kita cuma satu, dan itu ada di Bank Sumut. Hari ini saldonya Rp 990 miliar. Coba dicek, apakah kami salah input? Semua transparan, bisa dilihat," ujar Bobby saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).Baca Juga:
Bobby menegaskan bahwa realisasi APBD Sumut telah berjalan baik, dan hingga akhir 2025, pihaknya menargetkan serapan anggaran mencapai 90 persen.
"Realisasi pasti ada target, sudah disesuaikan dengan P-APBD. Mudah-mudahan bisa mencapai 90 persen sampai akhir tahun," tambahnya.
Pernyataan Menkeu Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dana milik Pemda se-Indonesia yang belum terserap mencapai Rp 234 triliun, dan menyindir bahwa Pemprov Sumut menyumbang angka Rp 3,1 triliun sebagai dana mengendap di bank.
Namun, Pemprov Sumut menilai pernyataan tersebut tidak merujuk pada data yang valid.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sumut, Andriza Rifandi, juga menepis klaim tersebut.
Ia menyebut, data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri per 15 Oktober 2025 menunjukkan angka simpanan daerah hanya Rp 1,1 triliun, bukan Rp 3,1 triliun.
"Saya komunikasi dengan Direktur di Kemendagri, data di RKUD itu hanya Rp 1,1 triliun. Artinya, data Rp 3,1 triliun itu tidak ada di Kemendagri," ucap Andriza di Gedung DPRD Sumut.
Ia mengaku, pihaknya tengah menelusuri asal-usul angka Rp 3,1 triliun yang disebut Purbaya, termasuk kemungkinan dana itu merupakan akumulasi dari Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.
"Apakah itu angka gabungan antara provinsi dan kabupaten/kota? Kami belum tahu. Bisa jadi juga itu dana tahun sebelumnya, DAK, atau dana lain yang masih tersimpan di KPPN atau BI. Ini yang sedang kami kejar," jelasnya.
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
JAKARTA Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Cipinang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu
Hukum dan Kriminal
medan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menggelar silaturahmi dengan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumut
Politik
