MEDAN — Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana mengendap milik Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) senilai Rp3,1 triliun di perbankan.
Erni menyebut, berdasarkan data internal yang diterimanya, jumlah dana tersebut tidak sebesar yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan.
"Kita tidak mengetahui pasti data yang disampaikan Bapak Menteri Keuangan per tanggal berapa, namun informasi dan data internal yang saya terima dari BKAD menunjukkan angka yang berbeda," ujar Erni saat dikonfirmasi di Medan, Rabu (22/10/2025) sore.Baca Juga:
Menurut politisi Partai Golkar itu, klarifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menunjukkan saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut per 21 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB tercatat Rp900 miliar, dan meningkat menjadi Rp1,005 triliun pada pukul 19.00 WIB.
"Penambahan itu berasal dari pemasukan pajak dan retribusi. Angka ini juga dibenarkan oleh Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut, Ibu Arieta Aryanti," kata Erni.
Ia menambahkan, dana tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang belum terserap karena faktor administratif, termasuk evaluasi Perubahan APBD (P-APBD) yang masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pembayaran proyek infrastruktur yang masih berjalan.
Erni menilai perbedaan angka antara Kemenkeu dan Pemprov Sumut bisa disebabkan oleh perbedaan cakupan data.
Data Kementerian Keuangan, kata dia, kemungkinan mencakup simpanan keseluruhan pemerintah daerah di Sumut, termasuk dana kabupaten/kota dan bentuk deposito, bukan hanya saldo operasional Pemprov Sumut.
"Data dari Kemenkeu mungkin lebih luas, mencakup seluruh dana pemerintah daerah di Sumut. Sementara data RKUD kami fokus pada dana operasional Pemprov," jelasnya.
Untuk menghindari kesimpulan tergesa-gesa dan polemik publik, Erni mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat, Pemprovsu, DPRD, dan masyarakat, untuk melakukan verifikasi bersama melalui koordinasi antara Kemenkeu, Kemendagri, Bank Indonesia, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
"Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Mari gunakan pendekatan moderat dan lakukan klarifikasi bersama," tegasnya.
Lebih lanjut, Erni memastikan DPRD Sumut siap memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) guna mengurai perbedaan data tersebut secara transparan.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan
Pertanian Agribisnis
BATU BARA Kegiatan Batu Bara Bertanjak Jilid 6 yang seharusnya menjadi ajang pelestarian budaya Melayu, kini tengah diterpa isu miring di
Seni dan Budaya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha meeting, incen
Ekonomi
JAKARTA ASUS kembali menegaskan dominasinya di pasar handheld PC gaming melalui peluncuran ROG Xbox Ally X, sebuah perangkat yang hadir s
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus dengan memeriksa lebih dari
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor yang memutus akses jalan provi
Peristiwa
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Rondahaim di
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Jabar Banten (BJB) t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. adsensePenyanyi Raisa Andriana resmi mengajukan gugatan cerai terhadap
Entertainment
JAKARTA Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan kembali mendapat apresiasi nasional. adsenseDala
Seni dan Budaya
