KPK Tetapkan Tersangka OTT Muara Enim, Bupati Edison Diduga Terima Suap Proyek Disdikbud
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan kembali mendapat apresiasi nasional.
Dalam ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan RI di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Selasa (21/10), Provinsi Bali berhasil memborong empat dari lima kategori penghargaan yang diperebutkan.
Empat penghargaan tersebut masing-masing diraih untuk kategori Pemerintah Daerah Terbaik, Museum Terbaik, Taman Budaya Terbaik, dan Anjungan Daerah TMII Terbaik.Baca Juga:
Capaian ini menegaskan posisi Bali sebagai daerah yang konsisten menjaga warisan budaya, sekaligus mampu mengembangkannya di tengah derasnya arus modernisasi.
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiartha, yang hadir mewakili Gubernur Bali, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, raihan ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat Bali.
"Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Bali. Ini adalah hasil dari dedikasi dan sinergi luar biasa semua pihak yang terus berkomitmen menjaga kebudayaan sebagai jantung kehidupan masyarakat Bali," ujar Sugiartha usai menerima penghargaan.
Ia menambahkan, melalui visi pembangunan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen melestarikan dan memajukan kebudayaan dengan memperkuat regulasi serta menghadirkan berbagai program berbasis kearifan lokal.
"Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari komitmen dan kerja bersama dalam menjaga, mengembangkan, serta memuliakan kebudayaan Bali," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dalam sambutannya menegaskan bahwa Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan bentuk penghargaan negara terhadap individu, lembaga, maupun pemerintah daerah yang konsisten berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan.
"Kita berharap melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia, pemerintah daerah semakin peduli dan aktif dalam melestarikan kebudayaan di wilayahnya masing-masing," ujar Fadli Zon.
Ia menekankan bahwa kebudayaan merupakan fondasi peradaban bangsa yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
"Kekayaan kebudayaan kita adalah jantung peradaban. Kebudayaan bukan embel-embel, melainkan fondasi. Seperti yang dikatakan Bung Karno, selain kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, bangsa yang kuat harus memiliki kepribadian dalam kebudayaan," tandasnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Selasa (9/6/2026). Berdasa
EKONOMI
JAKARTA Persaingan smartphone kelas menengah semakin ketat pada Juni 2026. Berbagai produsen menghadirkan perangkat 5G dengan chipset Sn
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan Selasa (9/6/2026) dengan tren positif. Bursa saham Indonesia dibuka mengu
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi melimpahkan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, beserta barang bukti kepad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada para duta besar (dubes) negara sahabat karena terlambat menerima S
NASIONAL
JAKARTA Harga cabai rawit merah masih menjadi komoditas pangan dengan harga tertinggi di tingkat pedagang eceran nasional. Berdasarkan d
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur menggelar Apel Kebangsaan Sabuk Kamtibmas sebagai upaya memperkuat sinergi s
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan perkara yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison, dalam operasi tangkap tanga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap proses
NASIONAL