Legitimasi Kekuasaan Presiden Prabowo Dibangun di Atas Demokrasi Sah dan Kuat
JAKARTA Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan legitimasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto
POLITIK
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk giro malah merugikan.
Menurut Dedi, penyimpanan dana daerah dalam bentuk giro adalah langkah yang paling aman dan hati-hati.
Dedi menilai, jika APBD disimpan di tempat yang lebih aman, seperti giro, maka lebih terjamin daripada jika disimpan dalam bentuk kas atau lemari besi.Baca Juga:
"Kalau hari ini juga nyimpan di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpan uang di kasur atau di lemari besi kan. Itu justru lebih rugi lagi," ungkap Dedi di Bandung, Jumat (24/10/2025).
Menyinggung soal deposito on call, Dedi juga menjelaskan bahwa masih banyak daerah yang menyimpan dana daerah dalam bentuk tersebut karena sifatnya yang fleksibel.
Deposito on call ini, menurut Dedi, bisa dicairkan kapan saja untuk keperluan pembangunan daerah, serta bunga yang didapatkan bisa digunakan sebagai pendapatan lain-lain bagi pemerintah daerah.
"Memang di provinsi, di kabupaten kota, ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call. Yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro yang sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito," tambah Dedi.
Namun, untuk kas daerah Jawa Barat sendiri, Dedi menegaskan bahwa dana tersebut disimpan di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro. Ia menegaskan bahwa penyimpanan dana dalam bentuk giro lebih hati-hati dalam membiayai proyek pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang.
Sebagai contoh, Dedi menyebutkan proyek pembangunan jalan senilai Rp1 triliun yang dibayar bertahap melalui tiga termin, untuk menghindari risiko jika pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
"Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU," jelas Dedi.
Dedi juga berkomitmen agar anggaran daerah Jawa Barat dipergunakan untuk kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menargetkan agar saldo kas daerah Jawa Barat pada akhir 2025 bisa turun signifikan, seiring dengan percepatan penyerapan anggaran.
JAKARTA Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan legitimasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui adanya pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ribuan masyarakat Mandailing Natal menghadiri halalbihalal dan tabligh akbar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pernyataan pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dan aktivis Islah Bahrawi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Medan, terpidana kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto merespons polemik terkait isu pemakzulan dirinya. Dalam arahannya, Rabu (8/4/2026), Prabowo menegaskan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden RI ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menekankan bahwa polemik mengenai ijazah Presiden ke7, Joko Widodo, seharu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Keputusan Meta untuk menghapus enkripsi endtoend (E2EE) pada fitur direct message (DM) di Instagram mulai 8 Mei 2026 memicu ke
SAINS DAN TEKNOLOGI