KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Terkait Proyek 2024
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelaah laporan dugaan korupsi yang menyeret Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja. a
Hukum dan Kriminal
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk giro malah merugikan.
Menurut Dedi, penyimpanan dana daerah dalam bentuk giro adalah langkah yang paling aman dan hati-hati.
Dedi menilai, jika APBD disimpan di tempat yang lebih aman, seperti giro, maka lebih terjamin daripada jika disimpan dalam bentuk kas atau lemari besi.Baca Juga:
"Kalau hari ini juga nyimpan di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpan uang di kasur atau di lemari besi kan. Itu justru lebih rugi lagi," ungkap Dedi di Bandung, Jumat (24/10/2025).
Menyinggung soal deposito on call, Dedi juga menjelaskan bahwa masih banyak daerah yang menyimpan dana daerah dalam bentuk tersebut karena sifatnya yang fleksibel.
Deposito on call ini, menurut Dedi, bisa dicairkan kapan saja untuk keperluan pembangunan daerah, serta bunga yang didapatkan bisa digunakan sebagai pendapatan lain-lain bagi pemerintah daerah.
"Memang di provinsi, di kabupaten kota, ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call. Yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro yang sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito," tambah Dedi.
Namun, untuk kas daerah Jawa Barat sendiri, Dedi menegaskan bahwa dana tersebut disimpan di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro. Ia menegaskan bahwa penyimpanan dana dalam bentuk giro lebih hati-hati dalam membiayai proyek pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang.
Sebagai contoh, Dedi menyebutkan proyek pembangunan jalan senilai Rp1 triliun yang dibayar bertahap melalui tiga termin, untuk menghindari risiko jika pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
"Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU," jelas Dedi.
Dedi juga berkomitmen agar anggaran daerah Jawa Barat dipergunakan untuk kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menargetkan agar saldo kas daerah Jawa Barat pada akhir 2025 bisa turun signifikan, seiring dengan percepatan penyerapan anggaran.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelaah laporan dugaan korupsi yang menyeret Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja. a
Hukum dan Kriminal
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan keaslian dokumen pendidikannya saat menerima kunjungan pengurus
Nasional
JAMBI Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah memberhentikan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang Januari hingga September 2025
Pemerintahan
DENPASAR Tim Satgas Pangan Polda Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua distributor beras di wilayah Kota Denpasar, Jumat
Ekonomi
JAYAPURA Tim Subsatgas Investigasi Operasi Damai Cartenz menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap II ke Kejaksaan Negeri Jayapura, J
Nasional
SOLO Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, memilih irit bicara soal kemungkinan organisasi relawan pendukung Presiden ke7 J
Politik
ACEH BESAR Wakaf tak lagi terbatas pada tanah dan bangunan. Di era modern, wakaf dapat diwujudkan dalam bentuk uang, hasil usaha, saham,
Nasional
JAKARTA Ketergantungan Indonesia terhadap impor biji kakao terus meningkat seiring menurunnya produktivitas nasional.adsense Berdasark
Pertanian Agribisnis
TAPANULI TENGAH Dalam rangka memperingati Hari Jadi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri ke74, Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah (
Kesehatan
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (23/10/2025) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat ter
Hukum dan Kriminal