BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memperkuat operasi penertiban pertambangan ilegal di seluruh wilayah provinsi.
Dari delapan kabupaten yang menjadi sasaran, tiga di antaranya ditetapkan sebagai prioritas utama, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Barat, dan Nagan Raya.
Baca Juga:"Adapun lokasi sasaran penertiban mencakup delapan kabupaten. Namun tiga daerah pertama, yakni Pidie, Aceh Barat, dan Nagan Raya ditetapkan sebagai prioritas utama," kata Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, Jumat (24/10/2025).
Selain tiga kabupaten prioritas, operasi juga mencakup Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan.
Pemerintah Aceh tidak hanya mengandalkan penertiban, tetapi juga menyiapkan langkah pembinaan jangka panjang, seperti pembentukan koperasi tambang rakyat, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Untuk memastikan operasi berjalan efektif, pemerintah membentuk tim lintas instansi yang bertugas menyusun rencana aksi, manajemen risiko, dan jadwal pelaksanaan di lapangan.
"Diputuskan membentuk tim kecil beranggotakan lintas instansi untuk menyusun rencana aksi, manajemen risiko, dan jadwal pelaksanaan operasi ke lokasi," jelas Nasir.
Rapat teknis ini dipimpin Sekda Aceh dan dihadiri pejabat tinggi, termasuk Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah, perwakilan Forkopimda Aceh, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait.
Langkah ini merupakan implementasi langsung Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7/1144/2025 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal di Aceh.
Dalam operasi sebelumnya, Pansus Mineral dan Migas DPR Aceh mengungkap praktik penyetoran uang keamanan yang telah berlangsung lama.
Setiap unit ekskavator ilegal dari total sekitar 1.000 unit di 450 titik lokasi diwajibkan menyetor Rp 30 juta per bulan kepada aparat, yang jika dikalkulasi mencapai Rp 360 miliar per tahun.
JAKARTA Radio Televisyen Malaysia (RTM), stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia, mengeluarkan permintaan maaf resmi atas keke
Politik
KISARAN Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Daarul Uluum (IAIDU) Asahan resmi menggelar Pembukaan Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan
Pendidikan
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya transparansi bagi perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp1,71 tril
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun 15 bendungan baru di era kepresidenan Prabowo Su
Pemerintahan
JAKARTA Disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik. Selain disabilitas fisik yang paling terlihat, ada pula disabilitas menta
Kesehatan
JAKARTA Pengamat pendidikan Darmaningtyas meminta pemerintah membuka kembali formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk guru, guna meningka
Pemerintahan
JAKARTA Mendaki Gunung Rinjani membutuhkan stamina prima, dan persiapan fisik dimulai dari mengisi perut dengan hidangan bernutrisi. ad
Pariwisata
BANDUNG PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026.adsense
Ekonomi
BALI Suasana khidmat menyelimuti pelaksanaan Karya Pedudusan Alit Mlaspas, Mecaru Balik Sumpah, Rsigana, Nubung Pedagingan, dan Ngenteg L
Seni dan Budaya
