BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memperkuat operasi penertiban pertambangan ilegal di seluruh wilayah provinsi.
Dari delapan kabupaten yang menjadi sasaran, tiga di antaranya ditetapkan sebagai prioritas utama, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Barat, dan Nagan Raya.
Baca Juga:"Adapun lokasi sasaran penertiban mencakup delapan kabupaten. Namun tiga daerah pertama, yakni Pidie, Aceh Barat, dan Nagan Raya ditetapkan sebagai prioritas utama," kata Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, Jumat (24/10/2025).
Selain tiga kabupaten prioritas, operasi juga mencakup Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan.
Pemerintah Aceh tidak hanya mengandalkan penertiban, tetapi juga menyiapkan langkah pembinaan jangka panjang, seperti pembentukan koperasi tambang rakyat, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Untuk memastikan operasi berjalan efektif, pemerintah membentuk tim lintas instansi yang bertugas menyusun rencana aksi, manajemen risiko, dan jadwal pelaksanaan di lapangan.
"Diputuskan membentuk tim kecil beranggotakan lintas instansi untuk menyusun rencana aksi, manajemen risiko, dan jadwal pelaksanaan operasi ke lokasi," jelas Nasir.
Rapat teknis ini dipimpin Sekda Aceh dan dihadiri pejabat tinggi, termasuk Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah, perwakilan Forkopimda Aceh, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait.
Langkah ini merupakan implementasi langsung Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7/1144/2025 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal di Aceh.
Dalam operasi sebelumnya, Pansus Mineral dan Migas DPR Aceh mengungkap praktik penyetoran uang keamanan yang telah berlangsung lama.
Setiap unit ekskavator ilegal dari total sekitar 1.000 unit di 450 titik lokasi diwajibkan menyetor Rp 30 juta per bulan kepada aparat, yang jika dikalkulasi mencapai Rp 360 miliar per tahun.
BATU BARA Pemberantasan narkoba terus digencarkan oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Batu Bara. Terbaru, Unit Reskrim Polsek
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastrukt
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Rombongan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melakukan kunjungan ke Masjid Istiqomah Nagori Rambung
AGAMA
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Masyarakat Dusun Lam Me, Gampong Lam Lumpu, Aceh Besar, menggelar buka puasa bersama dengan Tuha Peut dan aparatur gampong, K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, divonis 9 tahun penjara dalam perkara korupsi tata niaga minyak mentah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri perfilman nasional, meski menunjukkan angka penonton yang tinggi dan pangsa pasar domestik mencapai 65 persen, dinilai
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, didesak segera mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan terkait p
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi mas
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras maupun ayam dari Am
EKONOMI
