Gubernur NTT Jalan Kaki 1,5 Km ke Kantor Tanpa Pengawalan dan Mobil Dinas, Ini Alasannya
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berjalan kaki dari Rumah Jabatan menuju Kantor Gubernur NT
PEMERINTAHAN
DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI).
Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat layanan publik, memastikan transparansi data, dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Baca Juga:
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2).
Ia menekankan pentingnya integrasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur Bali agar tetap menjadi destinasi wisata unggulan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jend. TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan, menjelaskan, melalui Peraturan Presiden Nomor 83/2025, adopsi DPI dan AI menjadi enabler program prioritas nasional.
Program ini mencakup layanan perizinan berusaha terintegrasi, efisiensi belanja negara melalui E-Katalog dan E-Budgeting, serta tata kelola penerimaan negara yang lebih baik.

Selain itu, digitalisasi bantuan sosial melalui DPI diharapkan dapat meningkatkan akurasi pemilihan penerima, mengurangi kesalahan inklusi-eksklusi, dan memastikan penyaluran bantuan sosial berbasis G2P (Government to People) lebih efektif.
Bali ditargetkan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial, dengan rencana implementasi nasional mencapai 200 kabupaten dan melayani 200–250 juta penduduk pada Oktober 2026.
Gubernur Koster menekankan, penerapan DPI dan AI akan memungkinkan masyarakat melihat secara transparan siapa saja yang berhak menerima bantuan, termasuk program keluarga harapan (PKH).
"Digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga upaya membangun kepercayaan publik dan efisiensi pemerintahan," ujarnya.*
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berjalan kaki dari Rumah Jabatan menuju Kantor Gubernur NT
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan sopir hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengakui telah mencuri emas milik atasannya sekaligus membakar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja keras
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Karang
PEMERINTAHAN
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ke
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkung
PEMERINTAHAN
MEDAN Ribuan kader Partai NasDem dari berbagai daerah di Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor DPW NasDem Sumut, Jalan HM Yamin,
POLITIK