KPK Ungkap Cara Paling Efektif Lawan Korupsi: Dimulai dari Pendidikan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi j
PENDIDIKAN
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin Nusron Wahid telah menyerahkan 195.734 bidang tanah kepada 39.556 kepala keluarga (KK) melalui program Reforma Agraria, Senin (27/10/2025).
Penyerahan ini juga disertai pemetaan sosial terhadap 9.100 keluarga serta pendampingan usaha bagi 14.900 keluarga penerima manfaat, sebagai bagian dari upaya memastikan tanah yang diberikan dapat memberikan manfaat ekonomi nyata.
Baca Juga:"Reforma Agraria bagi kami bukan sekadar sertifikasi tanah. Ini adalah upaya menata ulang struktur penguasaan tanah agar lebih adil sekaligus menjadikan tanah sebagai motor pemerataan ekonomi rakyat," ujar Nusron dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman ATR/BPN.
Menurut Nusron, setiap sertifikat yang diterbitkan diiringi dengan pendampingan agar tanah dapat dikelola produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemiliknya.
"Hari ini, tanah tidak hanya menjadi dokumen, tapi menjadi sumber kesejahteraan baru bagi rakyat kecil," tambahnya.
Secara kumulatif, sejak 2020 hingga 2025, pemerintah telah melaksanakan redistribusi tanah seluas 879.942 hektare, mencakup 1.641.408 bidang kepada masyarakat yang berhak.
Dari jumlah tersebut, 26 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) telah terselesaikan, mencakup 15.533 bidang tanah atau 5.109 hektare untuk 11.576 KK.
"Redistribusi tanah bukan hanya membagi lahan, tapi mengembalikan rasa keadilan kepada rakyat kecil dan membuka jalan bagi ekonomi lebih merata," ujar Nusron.
Untuk memastikan tanah memberikan manfaat ekonomi, Kementerian ATR/BPN membangun ekosistem pemberdayaan berbasis pola kemitraan tertutup (closed loop) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria.
Sistem ini mempertemukan petani, koperasi, lembaga keuangan, dan off-taker (pembeli hasil produksi) dalam satu rantai ekonomi yang saling menguatkan.
"Melalui pola closed loop, kami dorong agar reforma agraria menghasilkan ekonomi nyata, bukan sekadar dokumen sertifikat. Inilah yang kami sebut TORA produktif," jelas Nusron.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi j
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku pernah terpikir untuk mencari pendengung atau buzzer yang sempat menjelekkan dir
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang menempuh jalur hukum terkait pernyat
POLITIK
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyatakan akan menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Utara terkait rencana kenaikan honor guru
PENDIDIKAN
ACEH SINGKIL Sekolahsekolah Muhammadiyah di Aceh didorong untuk bangkit pascabencana hidrometeorologi dan memperkuat peran pendidikan d
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 melalui Peraturan Presiden No
NASIONAL
JAKARTA SPBU Vivo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Diesel Primus Plus menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026.Kenaikan
EKONOMI
BANDUNG Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menetapkan enam pelajar sebagai tersangka dalam kasus perusakan fasilitas umum saat k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai kondisi politik dan tata kelola negara saat ini seperti gerakan
NASIONAL
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menyatakan bahwa fondasi ekonomi Sumatera Utara saat ini berad
EKONOMI