Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di wilayahnya.
Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan peran Kantor DPD RI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI bertajuk "Evaluasi dan Optimalisasi Fungsi Kantor Daerah dalam Mendukung Kinerja Anggota dan Lembaga DPD RI".Baca Juga:
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat 1, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (30/10/2025).
"Mari kita jadikan kegiatan FGD ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen bersama, menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, serta memperkuat sinergi antara lembaga negara dan pemerintah daerah demi kemajuan bangsa," kata Surya dalam sambutannya.
Wagub menekankan bahwa sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah merupakan elemen penting untuk memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat, mempercepat penyelesaian masalah di daerah, serta memperluas ruang advokasi kebijakan daerah di tingkat nasional.
Sebagai bentuk nyata dukungan Pemprov Sumut terhadap penguatan kelembagaan DPD RI, pemerintah terus menjalankan berbagai program prioritas pembangunan daerah, antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS), Jaminan Stabilitas Harga Komoditi Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta perlindungan rakyat melalui Restoratif Justice (PRESTICE).
Sementara itu, Wakil Koordinator Timja Panmus sekaligus Ketua Komite II Badikenita Sitepu menyampaikan, saat ini DPD RI memiliki 35 kantor di seluruh provinsi dengan berbagai skema kepemilikan, pinjam pakai, dan sewa.
"Terima kasih kepada Pemprov Sumut yang telah meminjamkan kantor ini selama 15 tahun. Kantor DPD RI berfungsi sebagai pusat koordinasi komunikasi dan wahana penyampaian aspirasi daerah," ujarnya.
FGD tersebut diikuti secara virtual oleh 19 kantor DPD RI dari seluruh wilayah Indonesia.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Faisal Arif Nasution, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut.
Melalui FGD ini, diharapkan koordinasi antara DPD RI dan Pemprov Sumut semakin optimal, sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dengan lebih efektif di tingkat nasional.*
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN