Harga Elpiji 12 Kg Naik, Bahlil: Hanya untuk Masyarakat Mampu
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
BULELENG — Pemerintah Provinsi Bali terus menggencarkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) dan Gerakan Bali Bersih Sampah sebagai langkah nyata menuju Bali Bersih dan Bebas Sampah.
Upaya ini kembali disosialisasikan di Kabupaten Buleleng, yang diketahui menghasilkan sekitar 416 ton sampah per hari dari total 3.400 ton timbulan sampah harian di seluruh Bali.
Sosialisasi PSBS digelar di dua lokasi, yakni Balai Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, dan Ruang Rapat Kantor Desa Menyali, Kecamatan Sawan, pada Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Guru Besar Pertanian Organik Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.S., dalam paparannya menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan kolektif seluruh lapisan masyarakat.
"Sampah harus dipilah dari sumbernya. Pisahkan antara organik dan anorganik. Jangan membakar sampah dan jangan membuangnya di ruang terbuka," tegas Prof. Kartini.

Ia menjelaskan, pembakaran sampah, terutama yang mengandung plastik, dapat menghasilkan racun dioksin yang berbahaya dan bisa menyebar hingga radius lima kilometer.
Prof. Kartini juga mendorong setiap desa membentuk unit pengelolaan sampah berbasis sumber serta menyediakan tong komposter untuk mengolah sampah organik.
Menurutnya, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari kelian subak, bendesa adat, hingga kepala desa, menjadi kunci keberhasilan program Bali bebas sampah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, Ida Bagus Kade Wiranegara, menegaskan bahwa kebijakan PSBS telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut berisi larangan pembuangan sampah secara open dumping dan dorongan untuk mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK).
"Sekitar 60 persen sampah di Bali merupakan sampah rumah tangga. Jika dikelola dari sumbernya, persoalan sampah dapat teratasi secara signifikan," jelasnya.
Ia menambahkan, gerakan ini tidak boleh berhenti di tahap sosialisasi semata, tetapi harus diterapkan secara nyata di kehidupan sehari-hari.
Komitmen pengelolaan sampah juga disampaikan oleh Camat Kubutambahan, I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, yang menyebutkan bahwa wilayahnya telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mendukung PSBS.
Pihak kecamatan telah membentuk Bank Sampah di kantor camat bekerja sama dengan Bank Sampah Induk.
Setiap minggu, pegawai mengumpulkan sampah anorganik bernilai ekonomis, sementara di tingkat desa telah dibangun teba modern serta dioperasikan delapan TPS3R aktif sebagai tulang punggung pengelolaan sampah lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Buleleng, Ny. Hermawati Supriatna, mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dari sekadar membuang menjadi mengelola sampah secara mandiri.
"Sampah adalah tanggung jawab bersama. Mari kita ubah mindset kita untuk memisahkan dan mengelola sampah agar Bali benar-benar bebas dari sampah," ujarnya.
Dengan semakin kuatnya komitmen lintas sektor di Kabupaten Buleleng, Pemerintah Provinsi Bali optimistis bahwa penerapan PSBS dari tingkat desa hingga kabupaten akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Bali Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan.*
(a008)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN