Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait berhasil menurunkan inflasi Sumut pada Oktober 2025 menjadi 4,97% year on year (y/y), turun dari 5,32% pada bulan sebelumnya.
Penurunan inflasi ini tercapai melalui Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pertanian (Jaskop), bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang fokus menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan bahwa cabai merah dan emas perhiasan masih menjadi komoditas penyumbang inflasi utama.Baca Juga:
Pemprov Sumut pun menerapkan strategi 4K: Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.
Dalam ketersediaan pasokan, Pemprov Sumut mendukung penguatan produksi dan pengelolaan stok komoditas strategis melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian serta peningkatan akses pembiayaan bagi petani.
Untuk kelancaran distribusi, dilakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), sementara keterjangkauan harga dijaga melalui operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, serta optimalisasi penyaluran beras SPHP.
Pemprov Sumut juga meminta kabupaten/kota agar setiap pasar memasang informasi harga acuan, baik Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).
Hingga kini, terdapat 77 pasar di 26 kabupaten/kota yang sudah memasang informasi harga, guna memudahkan masyarakat dan memperkuat monitoring harga.
BUMD Sumut turut menyalurkan cabai merah dari Jawa untuk menekan harga pasar. Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, Yusfahri, menambahkan strategi pengendalian inflasi di sektor pangan meliputi peningkatan luas tanam, penggunaan benih unggul bersertifikat, pengairan yang baik, pengendalian hama, serta peningkatan kapasitas petani dan petugas lapangan.
Data produksi menunjukkan Sumut surplus beras sebanyak 102.990 ton pada November 2025, dengan produksi diperkirakan mencapai 243.832 ton, sementara kebutuhan hanya 140.842 ton.
Untuk cabai merah, produksi diperkirakan 19.417 ton dengan kebutuhan 9.912 ton, sehingga surplus mencapai 9.505 ton. Sentra produksi cabai merah berada di Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Dairi, Pakpak Bharat, Humbanghasundutan, dan Batubara.
Temu pers "Update Kondisi Inflasi di Sumatera Utara" juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut, Fitra Kurnia, untuk memberikan penjelasan terkait stabilitas pasokan pangan di pasar.*
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara SoekarnoHatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis, 30 April 2026, ke level 6.956,804 Mengacu data
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan D
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeg
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan dan bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan masih menunggu hasil klarifikasi dari Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan optimalisasi dana transf
PEMERINTAHAN