Mahasabha XIII PHDI Digelar di Jakarta, Masa Depan Umat Hindu hingga Indonesia Emas 2045 Dibahas
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah dilegalisir kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
KPU menegaskan bahwa ijazah memang bukan termasuk dokumen yang wajib diserahkan kepada ANRI berdasarkan ketentuan peraturan internal lembaga.
Hal ini diungkapkan oleh Kabag Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Andi Bagus, saat memberikan kesaksian dalam sidang sengketa informasi antara Bonatua Silalahi dengan ANRI di Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (11/11/2025).Baca Juga:
"Dari sejumlah dokumen persyaratan calon dalam peraturan KPU, tidak semuanya memang diserahkan. Untuk konteks ijazah, itu tidak termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI," kata Andi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merujuk pada Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 dan Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Nonkepegawaian dan Nonkeuangan.
Dalam aturan tersebut, salinan ijazah tidak termasuk dalam daftar dokumen yang masuk retensi arsip.
"Tidak diserahkan karena ijazah tidak masuk dalam kebijakan arsip retensi KPU," ujar Andi.
Lebih lanjut, ia menyebut alasan tidak masuknya ijazah dalam kategori arsip yang diserahkan ke ANRI merupakan ranah kebijakan pimpinan KPU pada masa peraturan tersebut disahkan.
"Peraturan itu ditandatangani Ketua KPU saat itu, jadi alasannya merupakan ranah kebijakan," tambahnya.
Sebelumnya, ANRI menyebut hanya menerima 17 dokumen dari KPU terkait pencalonan Presiden, namun tidak termasuk salinan ijazah Jokowi.
Karena itu, ANRI menyatakan tidak menguasai dokumen tersebut dan tidak dapat memperlihatkannya kepada pemohon informasi, Bonatua Silalahi.
Sidang sengketa informasi ini menjadi lanjutan dari polemik publik soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, yang sempat memicu perdebatan di ruang publik dan media sosial.*
(oz/ad)
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas dengan Malaysia. Hal itu disampai
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau penyelesaian pembangunan Stadion Teladan dan menemukan sejumlah bagian yang masih
PEMERINTAHAN
JAKARTA Istana membantah isu adanya upaya menyingkirkan orangorang Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari pemerintahan Presiden Prabo
POLITIK
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim disebut sudah mengetahui keberadaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Golkar telah menetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pilpres 2029. Nam
POLITIK
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial RS yang diduga menjadi kurir narkotika ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pela
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto membantah menerima uang dari Agung Winarno dalam perkara dugaan tinda
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh bersama TNI dan Pemerintah Aceh mematangkan kesiapan pengamanan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahu
NASIONAL