Ternyata Ini Alasan NDP Belum Serahkan 20 Persen Lahan Eks PTPN ke Negara
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kerja sama pengelolaan lahan eks PTPN kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (27
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan kapasitas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penambahan penyertaan modal non-kas.
Ranperda itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat malam (14/11/2025).
Penambahan modal ini dilakukan melalui pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan, termasuk kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut, area parkir Kantor Gubernur (dahulu Medan Club), serta Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).Baca Juga:
"Langkah ini penting untuk menjaga kepemilikan saham Pemprov Sumut di Bank Sumut tetap minimal 51%, sekaligus memperkuat kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi daerah," kata Surya.
Strategi penyertaan modal non-kas dinilai sebagai solusi fiskal inovatif karena memungkinkan Pemprov memaksimalkan aset daerah tanpa mengganggu likuiditas APBD, sekaligus menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal.
Penyertaan modal ini juga mendukung transformasi Bank Sumut menuju Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dengan target modal inti di atas Rp6 triliun, sebagaimana tercantum dalam Corporate Planning periode 2024–2028.
Surya menambahkan, kebijakan ini sesuai dengan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang memperbolehkan penyertaan modal pemerintah daerah untuk pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD.
"Penguatan permodalan ini akan memperluas kapasitas ekspansi kredit, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan bisnis Bank Sumut," ujar Surya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pula oleh Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, pimpinan DPRD Sumut, dan para kepala OPD Sumut.
Dengan langkah strategis ini, Pemprov Sumut berharap Bank Sumut tidak hanya menjadi BUMD yang sehat secara finansial, tetapi juga berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.*
(um)
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kerja sama pengelolaan lahan eks PTPN kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (27
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rumah tangga kreator konten Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi memasuki babak baru. Mawa resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadila
ENTERTAINMENT
DENPASAR Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Bali bersama instansi terkait melaksanakan pengecekan dan pemantauan bahan pokok di sejumlah
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henri Sipahutar menegaskan bahwa pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan seluas 2.514 hektare di kawasa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto menegaskan perlunya Presiden Prabowo Subianto
POLITIK
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja sekaligus melaksanakan Sholat Jumat perdana di Masjid
PEMERINTAHAN
LOMBOK TIMUR Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegur keras pelaksana proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Desa E
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam di Pegadaian hari ini terpantau variatif dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi resmi dari
EKONOMI
JAKARTA Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, merespons doa kiai dan santri di Klender, Jakarta Timur, yang mendoa
POLITIK
JAKARTA Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan partainya menolak keras gugatan yang diajukan ke Mahkamah
POLITIK