NIAS SELATAN, – Laporan mengenai Surat Bupati Nias Selatan Nomor 900.1.1.2/6915/1644/BPKPD/6/2025 yang tersebar melalui grup WhatsApp OPD memunculkan dinamika baru di internal pemerintahan daerah.
Sejumlah dinas kini tengah menelusuri kembali alur distribusi dokumen strategis tersebut, sehari setelah berita awal mengenai surat itu terbit.
Beberapa OPD mengaku telah menerima surat sehari sebelum publikasi, sementara sebagian lain masih memeriksa apakah dokumen pernah diterima oleh staf perencana atau pejabat pengelola aplikasi RKA-SKPD.Baca Juga:
Klarifikasi ini muncul setelah sebelumnya sedikitnya lima OPD menyatakan tidak pernah menerima maupun mengetahui surat tersebut.
Beberapa pejabat mengakui bahwa grup WhatsApp OPD tidak selalu dipantau oleh seluruh anggota, sehingga ada kemungkinan pesan terlewat.
Namun, sebagian lain menegaskan bahwa dokumen yang mengubah struktur anggaran seharusnya tetap disampaikan melalui jalur resmi, seperti disposisi maupun sistem persuratan elektronik pemerintah.
Sementara itu, BPKPD menegaskan surat tersebut telah disampaikan kepada OPD sebagai dasar penyesuaian penginputan RKA-SKPD.
Pengiriman melalui WhatsApp dilakukan agar informasi diterima lebih cepat oleh para perencana.
Namun, hingga berita ini diturunkan, tiga pertanyaan lanjutan terkait bukti distribusi, prosedur resmi penyampaian, dan dampaknya terhadap penyusunan ulang RKA belum mendapat jawaban dari Kepala BPKPD.
Sejumlah OPD menyatakan tengah memeriksa ulang data dan menunggu arahan teknis lanjutan agar penyesuaian RKA sesuai dengan perubahan plafon anggaran yang tertuang dalam surat.
Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi lintas OPD belum sepenuhnya seragam, dan pemeriksaan internal masing-masing dinas akan menentukan apakah dokumen strategis pada April lalu telah diterima dan dipahami sebagaimana mestinya.*
(dh)
MEDAN Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi antara jajaran pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa mening
PERISTIWA
JAKARTA Sejumlah aplikasi berbasis permainan kembali ramai diperbincangkan karena diklaim dapat menghasilkan saldo dompet digital. Salah
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan menyelidiki isu dugaan keterlibatan oknum TNI dalam penindakan tambang emas ilega
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Negara pada Senin malam (3/3/2026) untuk
POLITIK
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan kemandirian warga binaan
NASIONAL
BADUNG Petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menggagalkan dugaan upaya masuk ilegal ol
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Penutupan jalur udara di kawasan Timur Tengah berdampak signifikan pada penerbangan internasional dari Bandara I Gusti Ngurah Rai
NASIONAL
JAKARTA Pelaksanaan project streamlining perusahaan asuransi dalam ekosistem PT Danantara Asset Management (Persero) bukan sekadar keput
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Militer Israel mengklaim telah menghancurkan Kantor Kepresidenan Iran dan sejumlah fasilitas strategis lain, termasuk gedung Dew
INTERNASIONAL
