MEDAN — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sumut yang digelar Senin (24/11) menghasilkan keputusan strategis terkait penguatan struktur permodalan perseroan.
Sebanyak 33 pemegang saham, termasuk Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, sepakat menyetujui penyertaan modal tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa aset (inbreng) yang telah memenuhi standar penilaian Bank Sumut dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keputusan ini dinilai sebagai langkah adaptif terhadap tekanan fiskal yang tengah dihadapi banyak pemerintah daerah.Baca Juga:
Gubernur Sumatera Utara, yang juga pemegang saham pengendali, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyebut opsi inbreng memberi ruang bagi daerah untuk tetap memenuhi kewajiban tanpa mengganggu arus kas.
"Kita memahami kondisi keuangan daerah hari ini sedang ada penyesuaian. Karena itu penambahan modal diperbolehkan tidak dalam bentuk uang, tetapi berupa aset yang dinilai Bank Sumut dan OJK. Dan tadi disepakati, hal itu diperbolehkan," ujar Bobby Nasution.
Bobby menambahkan bahwa penyertaan modal berupa aset akan mempercepat pemenuhan kebutuhan modal Bank Sumut, sekaligus menjaga stabilitas permodalan.
Kebijakan ini dinilai krusial untuk meningkatkan kelas Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) yang saat ini masih berada pada kelompok KBMI 1 dan diarahkan untuk diperkuat secara bertahap.
RUPS-LB juga menyetujui sejumlah perubahan susunan pengurus dan nomenklatur jabatan direksi.
Penyesuaian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan transformasi digital dan tata kelola risiko yang semakin kompleks.
Keputusan strategis di antaranya
- Perubahan jabatan Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi menjadi Direktur Keuangan.
- Perubahan jabatan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Operasional.
Rapat juga menyetujui pengangkatan sejumlah pejabat baru:
- Sulaiman Harahap sebagai Komisaris Non-Independen.
- Heru Mardiansyah sebagai Direktur Utama.
- Sandhy Sofian sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasional.
- Presley Hutabarat sebagai Direktur Keuangan.
- Irwansyah Tuwareh Dongoran sebagai Direktur Bisnis dan Syariah.
- Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
Seluruh pengangkatan akan berlaku efektif setelah lulus fit and proper test OJK.
Sementara itu, masa jabatan Direktur Keuangan dan TI Arieta Aryanti akan berakhir pada Januari 2026, dan Direktur Bisnis dan Syariah Syafrizalsyah diberhentikan dengan hormat pada hari rapat ditutup.
Bobby Nasution menegaskan bahwa reposisi manajemen, penyertaan modal, hingga penyesuaian struktur direksi merupakan strategi komprehensif untuk memperkuat fondasi Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang menopang ekonomi kawasan.
"Perubahan susunan komisaris dan direksi, perubahan nomenklatur, dan penambahan modal adalah langkah untuk memastikan Bank Sumut tetap sejalan dengan regulasi dan mampu tumbuh lebih sehat. Ini komitmen bersama pemegang saham," ujar Bobby.
Keputusan membuka opsi penyertaan modal berbentuk aset dinilai progresif dan menjadi bukti sinergi antardaerah dalam memperkuat peran Bank Sumut sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional.*
(ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
