Bandara IMIP Morowali, Pieter Zulkifli: “Negara Seolah Hanya Penonton di Wilayahnya Sendiri”
SULAWESI TENGAH Pengamat hukum dan politik, Pieter C. Zulkifli, menyoroti keberadaan bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowa
Nasional
MEDAN — Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2026 sebesar Rp 6,79 triliun.
Dari total anggaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kembali menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 1,40 triliun.
Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnaen, mengatakan besarnya alokasi anggaran pendidikan terkait program penambahan penerima beasiswa untuk siswa SD dan SMP.Baca Juga:
"Pemerintah Kota Medan menambah 20 ribu penerima beasiswa: 10 ribu siswa SD dan 10 ribu siswa SMP," kata Zulkarnaen dalam rapat paripurna DPRD Medan, Rabu, 26 November 2026.
Efisiensi Anggaran dan Penyesuaian OPD
Zulkarnaen menyebutkan, pembahasan R-APBD 2026 diwarnai penyisiran sejumlah anggaran perangkat daerah sebagai tindak lanjut instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.
"Efisiensi pemerintah pusat harus menjadi perhatian. Anggaran yang telah ditetapkan harus digunakan sesuai skala prioritas," katanya.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpegang pada tema pembangunan Kota Medan tahun 2026 serta memastikan pengurangan anggaran tidak mengurangi pelayanan publik.
"Pengurangan harus tetap berpihak kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up planning," ujarnya.
Pendapatan Daerah Harus Lebih Realistis
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Zulkarnaen menekankan pentingnya target yang realistis namun terukur.
"Pemerintah diharapkan proaktif mengoptimalkan PAD serta memperkuat sistem pajak dan retribusi daerah dengan cara transparan dan akuntabel," katanya.
Rincian Belanja Daerah Kota Medan 2026
- Belanja Daerah: Rp 6.900.214.620.675
- Belanja Operasi: Rp 5.614.511.266.156
- Belanja Modal: Rp 1.197.701.154.812
- Belanja Tidak Terduga: Rp 60.200.199.707
Rincian Anggaran OPD Kota Medan Setelah Pembahasan
1. OPD dengan anggaran terbesar
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Rp 1.401.083.390.935
- Dinas Kesehatan: Rp 1.224.042.044.581
- Dinas PKPCKTR (Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Ruang): Rp 567.094.852.372
- Dinas Perhubungan: Rp 574.225.707.447
- Dinas Lingkungan Hidup: Rp 138.812.378.140
2. OPD lainnya (pasca efisiensi anggaran)
- Satpol PP: Rp 54.071.769.784
- Disdukcapil: Rp 44.095.042.164
- Diskominfo: Rp 73.139.402.488
- BKDPSDM: Rp 28.791.726.423
- Badan Kesbangpol: Rp 40.460.992.136
- Inspektorat: Rp 27.355.244.157
- Dinas Sosial: Rp 141.383.845.644
- Dinas Pemuda & Olahraga: Rp 65.184.822.389
- KONI: Rp 3.600.000.000
- BPBD: Rp 18.417.733.540
- Dinas Pariwisata: Rp 31.582.238.826
- Sekretariat DPRD Medan: Rp 307.287.749.375
Di sisi pendapatan, Bapenda menargetkan PAD sebesar Rp 3,66 triliun, disusul BKAD dengan target Rp 2,77 triliun, serta Dinas Perhubungan yang menaikkan target pendapatan dari Rp 43 miliar menjadi Rp 68 miliar.
Arah Kebijakan: Prioritas Layanan Dasar
DPRD Medan menegaskan APBD 2026 harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanganan sosial.
Dengan efisiensi anggaran dari pusat, Pemkot Medan diminta lebih cermat menyeleksi program yang benar-benar berdampak.
"Ini harus menjadi APBD yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar formalitas anggaran," ujar Zulkarnaen.*
(d/ad)
SULAWESI TENGAH Pengamat hukum dan politik, Pieter C. Zulkifli, menyoroti keberadaan bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowa
Nasional
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) bekerja sama dengan UNICEF dan Baitul Mal Aceh menyelenggarakan pelatihan penguatan kapa
Nasional
BANTEN Pemerintah Provinsi Banten menerima audiensi tokoh agama dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan (Gebra
Nasional
HUMBANGHASUNDUTAN Upaya pencarian korban tanah longsor di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbanghasundutan, terus dilakukan
Peristiwa
JAKARTA PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menegaskan bahwa rencana merger dengan PT Pelita Air Service hingga saat ini belum mencapa
Ekonomi
JAKARTA Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, menilai langkah KAI Commuter Indonesia (KCI) yang tidak memecat pegawai buntut hilangnya botol
Nasional
SUMATERA UTARA Polda Sumatera Utara melaporkan update penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah dari 24 hingga 26 November 2025
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menerima audiensi Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Utama Kementer
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berisiko dibekukan akibat kinerja yang d
Ekonomi
SURABAYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Widya Satria di Jalan Ketintang Permai Blok BB 20, Surabaya, Rabu (26/11/
Hukum dan Kriminal