JAKARTA, — Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) jika tidak segera memperbaiki kinerjanya.
Djaka mengakui adanya masalah dalam citra institusinya, terutama terkait tudingan sebagai sarang pungutan liar (pungli), dan berjanji akan segera melakukan pembenahan.
Menurut Djaka, langkah pertama yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Bea Cukai adalah dengan fokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM) di lingkup institusinya.Baca Juga:
Djaka menyatakan bahwa dia akan berupaya keras untuk menghilangkan citra negatif yang selama ini melekat pada Bea Cukai, terutama terkait dengan pungli yang kerap dikaitkan dengan instansi ini.
"Mulai dari SDM-nya, dari alat peralatannya, hingga citra masyarakat yang menyebut Bea Cukai sebagai sarang pungli. Semua itu akan kami benahi, sedikit demi sedikit," ujar Djaka dengan tegas saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Bea Cukai harus segera memperbaiki kinerjanya, atau menghadapi risiko dibekukan.
Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini banyak laporan terkait dugaan pungutan liar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Bea Cukai.
Dia juga memberikan waktu selama satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menilai kinerja Bea Cukai dan meminta agar instansi tersebut benar-benar memperbaiki kualitas pelayanannya.
"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki performanya, kita akan bekukan. Artinya, 16.000 pegawai Bea Cukai akan dirumahkan. Tapi saya meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk melakukan perbaikan," ujar Purbaya pada acara Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ancaman tersebut mencuat sebagai respons terhadap beberapa laporan mengenai potensi penyimpangan di tubuh DJBC, yang semakin menambah kekhawatiran akan citra buruk instansi pemerintahan ini.
Djaka Budi Utama mengingatkan kembali bahwa sejarah kelam yang pernah menimpa Bea Cukai pada era Presiden Soeharto (1985–1995), ketika instansi ini sempat dibekukan karena terjerat isu korupsi dan pungli, tidak boleh terulang lagi.
Djaka menegaskan bahwa tidak ingin kejadian serupa terjadi di masa kepemimpinan saat ini.
MEDAN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan ucapan selamat kepada Andar Amin Ha
POLITIK
BANDUNG BARAT Semua korban yang tertimbun longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, akhirnya berhasil dite
NASIONAL
JAKARTA Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi (Baleg
PENDIDIKAN
JAKARTA Nenek Saudah (67), yang diduga menjadi korban kekerasan saat menolak aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis kelapa sawit bagi Indonesia. Dalam pidato di Rapat Koordinasi Nasional Pem
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN PGRI FC sukses mengamankan tiket menuju babak 8 besar Turnamen Ama Ama Sidimpuan CUP 2026 setelah berhasil mengalahkan S
OLAHRAGA
BOGOR Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti salah satu permasalahan yang mengganggu pariwisata Indonesia, yakni sampah. Dalam acar
PARIWISATA
KISARAN Seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Senin (2/2/2026).Polis
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan meru
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi kuota haji 20232024 yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
