Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang berangkat umrah saat bencana melanda wilayahnya sebagai langkah yang fatal.
Menurut Bima Arya, kepala daerah seharusnya memimpin koordinasi darurat bersama Forkopimda.
"Ya tentu fatal, karena bupati, wali kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama kapolres dan dandim. Mereka harus mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan," kata Bima Arya, Senin (8/12/2025).Baca Juga:
Bima Arya menambahkan, Kemendagri telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk selalu siaga menghadapi potensi bencana.
Peringatan disampaikan melalui rapat, surat edaran, hingga imbauan langsung.
"Jadi ketika BMKG menyampaikan peringatan, Pak Mendagri sudah mengarahkan. Kemudian ada edaran, dan saat ada peristiwa ini, kepala daerah tetap diingatkan. Para pimpinan partai pun seharusnya mengawasi kadernya," tambah Wamendagri.
Inspektorat Jenderal Kemendagri kini tengah memeriksa Mirwan MS terkait keberangkatan umrah tersebut.
Pemeriksaan juga akan mencakup aparatur pemerintah daerah yang terkait pembiayaan dan penyelenggaraan umrah.
"Ini penting untuk memastikan apakah benar itu ibadah umrah, dengan siapa, dan dari mana pembiayaannya. Pemeriksaan tentu melibatkan bupati dan seluruh pihak terkait. Mungkin membutuhkan beberapa hari," jelas Bima Arya.
Pemeriksaan ini dilakukan di tengah sorotan publik yang mengkritik keputusan bupati meninggalkan wilayahnya saat bencana, menimbulkan pertanyaan soal tanggung jawab dan kepemimpinan di daerah rawan bencana.*
(d/ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK