Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
SURAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Surakarta menolak permohonan Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya untuk mengganti namanya menjadi Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (S.I.S.K.S) Pakubuwono XIV.
Berdasarkan catatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surakarta, permohonan ganti nama ini tercatat dengan nomor perkara 153/Pdt.P/2025/PN Skt sejak 19 November 2025.
Dalam petitumnya, KGPH Purbaya meminta pengadilan untuk mengizinkan perubahan nama di KTP dan tanda tangan resmi, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Surakarta untuk memproses KTP baru sesuai nama tersebut.Baca Juga:
Namun, hakim tunggal Agung Wicaksono menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Humas PN Surakarta Aris Gunawan menjelaskan bahwa permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat formal dan berpotensi menimbulkan sengketa.
"Inti amar putusan adalah permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perubahan nama tersebut berpotensi menimbulkan sengketa," ujar Aris, Jumat (12/12).
Sebelumnya, KGPH Purbaya telah mendeklarasikan diri sebagai penerus takhta Keraton Surakarta pada 5 November 2025, tiga hari setelah wafatnya ayahnya, Pakubuwono XIII.
Ia mengaku sebagai SISKS Pakubuwono XIV. Namun, Mangkubumi kemudian resmi dinobatkan sebagai Pangeran Pati melalui rapat di Sasana Handrawina Keraton Surakarta pada 13 November 2025.*
(cn/ad)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL