Prabowo Sebut Luas Wilayah Indonesia Setara 27 Negara Eropa: Betapa Kayanya Negara Kita
SUMEDANG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan tentang besarnya potensi dan kekayaan Indonesia saat melantik 1
NASIONAL
JAKARTA – Sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dengan PT Hadji Kalla, perusahaan milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), kini tengah dalam pengawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memastikan pihaknya tengah melakukan proses legal due diligence untuk menelusuri hak kepemilikan yang sah secara hukum.
"Sekarang ini kita sedang melakukan legal due diligence, proses paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar karena ada di satu objek yang sama, tapi ada dua objek sertifikat, pasti ada yang salah," ujar Nusron saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).Baca Juga:
Proses pembuktian ini dilakukan untuk menentukan pihak yang berhak secara sah, dengan indikasi awal pihak yang memiliki kepemilikan lebih dahulu biasanya memiliki potensi kebenaran lebih tinggi.
Dalam kasus ini, Nusron menyebut PT Hadji Kalla memiliki keunggulan karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik perusahaan tersebut telah diperpanjang pada 2016 dan berlaku hingga 2036.
"Yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya," kata Nusron.
Nusron menambahkan, setelah proses legal due diligence selesai, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait, termasuk PT GMTD dan PT Hadji Kalla, untuk menyampaikan hasil temuan secara resmi.
Sengketa ini memicu protes JK yang meninjau langsung tanah seluas 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar.
JK menegaskan bahwa dirinya adalah pemilik sah lahan tersebut dan menuduh adanya upaya perampasan oleh mafia tanah.
Sementara itu, pemegang saham GMTD sekaligus CEO Lippo Group, James Riady, menegaskan bahwa pengelolaan lahan tersebut berada di bawah perusahaan daerah dengan struktur saham publik, bukan di bawah kontrol Lippo Group.
"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ujarnya.
Sengketa ini juga melibatkan gugatan pihak ketiga, Mulyono, yang menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
SUMEDANG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan tentang besarnya potensi dan kekayaan Indonesia saat melantik 1
NASIONAL
SUMEDANG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme mengenai masa depan ekonomi Indonesia di hadapan 1.204 lulu
EKONOMI
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir F
PEMERINTAHAN
BATU BARA DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebagai sak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII agar
NASIONAL
OlehSutrisno PangaribuanUPAYA cari muka kepada Bobby Nasution mulai muncul dengan pernyataan Anggota DPRD Sumut tentang kuorum Rapat Paripu
OPINI
JAKARTA Sukun dinilai memiliki potensi besar menjadi salah satu pangan unggulan masa depan Indonesia. Selain memiliki kandungan gizi yan
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mendorong pengembangan industri kopi daerah dengan membangun tiga rumah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada pembukaan perdagangan Rabu, 29 Juli 2026. Mata uang Garuda dibuka melemah terh
EKONOMI