Prabowo Jelaskan APBN Siap Digunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera

JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menggunakan APBN.

Dana tersebut, menurut Prabowo, tersedia berkat kebijakan efisiensi yang sempat menuai kritik dan demonstrasi.

"Anggaran APBN sudah kita siapkan. Uang itu ada karena pemerintah kita melakukan penghematan ratusan triliun di awal pemerintahan," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Baca Juga:

• Sidang Kabinet: Prabowo Soroti Elite Politik yang Cari Kesalahan di Tengah Bencana

Prabowo menyinggung penolakan sejumlah pihak terhadap kebijakan efisiensi yang dianggap kontroversial.

Padahal, efisiensi, menurutnya, sesuai dengan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan langkah untuk mempersempit kemungkinan korupsi dan kebocoran anggaran.

"Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita punya uang sekarang untuk menangani bencana," ujarnya.

Presiden menambahkan, demonstrasi yang sempat terjadi digerakkan oleh pihak tertentu, tetapi pada akhirnya efisiensi menjadi fondasi kesiapan pemerintah menghadapi bencana.

Prabowo menekankan, saat ini bukan waktu untuk membahas polemik masa lalu, melainkan fokus bekerja keras membantu masyarakat terdampak bencana.

Ia memastikan pemerintah siap membangun hunian sementara dan permanen, serta menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

"Dengan efisiensi yang telah dijalankan, kita punya kemampuan dan kekuatan untuk menangani bencana," tutup Prabowo.*

(d/dh)

Prabowo Siap Gelontorkan Rp60 Triliun untuk Daerah Terdampak Bencana, Purbaya: Bukan Potong Anggaran, Tapi Efisiensi

Transparansi Bantuan Jadi Fokus, DPR Minta Dana Darurat Segera Digunakan untuk Rehabilitasi Sekolah

Puan Maharani: Bantuan Dalam Negeri Cukup untuk Korban Banjir dan Longsor

Harga Pertalite Tanpa Subsidi Bisa Melonjak, Purbaya Sebut Bisa Sentuh Rp 11.700/Liter

MK: ASN Kini Wajib Diawasi Lembaga Independen, Birokrasi RI Bisa “Bersih”?

Demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indonesia Butuh Investasi Infrastruktur Rp 10.303 Triliun