JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
Pernyataan ini disampaikan saat pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
"Saya minta benar-benar para gubernur dan bupati bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus," tegas Prabowo di hadapan para kepala daerah.Baca Juga:
Presiden menekankan bahwa masyarakat kini lebih mudah mengawasi kinerja pejabat publik berkat perkembangan teknologi dan ruang digital.
Karena itu, kepala daerah diingatkan untuk lebih fokus berada di wilayah masing-masing, melayani masyarakat secara langsung.
"Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar, semua punya gawai. Jangan bupati terlalu lama di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu," tambah Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan melaporkan bahwa dana Otsus Papua tahun ini telah dicairkan sebesar Rp12,6 triliun, sementara alokasi untuk 2026 direncanakan sekitar Rp10 triliun.
Pemerintah pusat, para menteri, dan komite terkait siap mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Prabowo menegaskan, besarnya dukungan anggaran harus diiringi tata kelola yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pengelolaan dana Otsus yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua.
Selain pengelolaan dana, percepatan pembangunan Papua diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketahanan pangan.
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten di Papua mampu mencapai swasembada pangan sesuai potensi wilayah masing-masing.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
