PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
Pernyataan ini disampaikan saat pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
"Saya minta benar-benar para gubernur dan bupati bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus," tegas Prabowo di hadapan para kepala daerah.Baca Juga:
Presiden menekankan bahwa masyarakat kini lebih mudah mengawasi kinerja pejabat publik berkat perkembangan teknologi dan ruang digital.
Karena itu, kepala daerah diingatkan untuk lebih fokus berada di wilayah masing-masing, melayani masyarakat secara langsung.
"Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar, semua punya gawai. Jangan bupati terlalu lama di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu," tambah Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan melaporkan bahwa dana Otsus Papua tahun ini telah dicairkan sebesar Rp12,6 triliun, sementara alokasi untuk 2026 direncanakan sekitar Rp10 triliun.
Pemerintah pusat, para menteri, dan komite terkait siap mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Prabowo menegaskan, besarnya dukungan anggaran harus diiringi tata kelola yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pengelolaan dana Otsus yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua.
Selain pengelolaan dana, percepatan pembangunan Papua diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketahanan pangan.
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten di Papua mampu mencapai swasembada pangan sesuai potensi wilayah masing-masing.
Prabowo juga menekankan keberlanjutan berbagai program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan konektivitas melalui Jalan Trans Papua.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan dana Otsus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, serta mendorong percepatan pembangunan di tanah Otonomi Khusus.*
(vo/ad)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL