PNBP dan Layanan Digital Jadi Penopang Kinerja Kemenkum 2025

RUU KUHAP telah disahkan DPR menjadi undang-undang pada 18 November 2025.

Sepanjang 2025, Kemenkum menyelesaikan 15.104 permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan atau 94,44 persen dari total permohonan yang diterima.

Selain itu, Kemenkum mengundangkan lebih dari 1.000 peraturan dan puluhan putusan Mahkamah Konstitusi secara elektronik.

Dalam bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum menyalurkan 7.597 bantuan hukum litigasi dan 2.064 non-litigasi melalui 777 organisasi pemberi bantuan hukum.

Kemenkum juga membentuk 71.868 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, atau 85,61 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia—jauh melampaui target 2025.

Di sektor pengembangan sumber daya manusia, lebih dari 62 ribu peserta mengikuti pelatihan hukum sepanjang tahun, sementara 2.038 ASN mengikuti uji kompetensi.

Kemenkum juga membuka empat program studi hukum terapan di Politeknik Pengayoman Indonesia.

Supratman menegaskan, seluruh capaian tersebut didorong oleh transformasi digital dan inovasi layanan.

Dalam waktu dekat, Kemenkum berencana meluncurkan Super Apps layanan hukum untuk mempermudah akses masyarakat.

"Super Apps ini diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian layanan hukum bagi masyarakat," ujarnya.*

(dh)

Kapolresta Denpasar Cek Keamanan Gereja GBI Rock Lembah Pujian Jelang Perayaan Nataru, Pastikan Jemaat Beribadah Aman dan Nyaman

Bobby Nasution Tinjau Pasar Sei Sikambing dan Sukaramai, Pastikan Stok Pangan Sumut Aman Menjelang Nataru

Lonjakan Penumpang Natal 2025–Tahun Baru 2026, IAS Group Perkuat Sistem Pengawasan dan Layanan Bandara

Polri-TNI Bersinergi di Labuhanbatu Selatan, Operasi Lilin Toba 2025 Siap Dilaksanakan

Pemko Medan Batalkan Semua Kegiatan Malam Tahun Baru 2026 karena Fokus Penanganan Bencana

Andi Jaka Sipahutar Kembali Nakodai DPC PDIP Tapanuli Selatan 2025–2030, Konsolidasi Partai Diperkuat