PNBP dan Layanan Digital Jadi Penopang Kinerja Kemenkum 2025

JAKARTA — Kementerian Hukum mencatatkan sejumlah capaian kinerja sepanjang tahun anggaran 2025, terutama pada layanan hukum berbasis digital dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, sebagian indikator kinerja bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan atau setara 99,48 persen.

Baca Juga:

• Menkum Supratman: Perbedaan Pandangan soal Perpol 10/2025 dan Putusan MK Biasa dalam Demokrasi

Dari layanan tersebut, Kemenkum mencatat PNBP sebesar Rp1,12 triliun, melampaui target 2025 yang dipatok Rp1,09 triliun dan meningkat 2,58 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

"Seluruh layanan AHU kini sudah 100 persen digital, sehingga lebih mudah diakses, transparan, dan cepat," kata Supratman di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.

Pada tahun yang sama, Kemenkum juga mengesahkan 83.020 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum menyelesaikan 385.675 permohonan dari total penerimaan 372.760 permohonan, atau meningkat 15,12 persen dibanding tahun sebelumnya.

PNBP dari layanan KI tercatat naik 4,16 persen menjadi Rp893,35 miliar.

Supratman menyebut, pemerintah tengah membenahi sistem royalti musik di tingkat nasional dan global, termasuk melalui proposal Indonesia pada forum World Intellectual Property Organization (WIPO).

Proposal tersebut mengusung tiga pilar utama, yakni tata kelola royalti global, sistem distribusi berbasis pengguna, dan penguatan lembaga manajemen kolektif lintas negara.

Selain itu, Kemenkum mencatat Indonesia sebagai negara dengan produk Indikasi Geografis (IndiGeo) terdaftar terbanyak di Asia Tenggara, yakni 261 produk atau 27,6 persen dari total negara ASEAN.

Di bidang peraturan perundang-undangan, Kemenkum mengawal penyusunan sejumlah RUU prioritas nasional, termasuk RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, serta RUU Jaminan Benda Bergerak.

RUU KUHAP telah disahkan DPR menjadi undang-undang pada 18 November 2025.

Sepanjang 2025, Kemenkum menyelesaikan 15.104 permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan atau 94,44 persen dari total permohonan yang diterima.

Selain itu, Kemenkum mengundangkan lebih dari 1.000 peraturan dan puluhan putusan Mahkamah Konstitusi secara elektronik.

Dalam bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum menyalurkan 7.597 bantuan hukum litigasi dan 2.064 non-litigasi melalui 777 organisasi pemberi bantuan hukum.

Kemenkum juga membentuk 71.868 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, atau 85,61 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia—jauh melampaui target 2025.

Di sektor pengembangan sumber daya manusia, lebih dari 62 ribu peserta mengikuti pelatihan hukum sepanjang tahun, sementara 2.038 ASN mengikuti uji kompetensi.

Kemenkum juga membuka empat program studi hukum terapan di Politeknik Pengayoman Indonesia.

Supratman menegaskan, seluruh capaian tersebut didorong oleh transformasi digital dan inovasi layanan.

Dalam waktu dekat, Kemenkum berencana meluncurkan Super Apps layanan hukum untuk mempermudah akses masyarakat.

"Super Apps ini diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian layanan hukum bagi masyarakat," ujarnya.*

(dh)

Kapolresta Denpasar Cek Keamanan Gereja GBI Rock Lembah Pujian Jelang Perayaan Nataru, Pastikan Jemaat Beribadah Aman dan Nyaman

Bobby Nasution Tinjau Pasar Sei Sikambing dan Sukaramai, Pastikan Stok Pangan Sumut Aman Menjelang Nataru

Lonjakan Penumpang Natal 2025–Tahun Baru 2026, IAS Group Perkuat Sistem Pengawasan dan Layanan Bandara

Polri-TNI Bersinergi di Labuhanbatu Selatan, Operasi Lilin Toba 2025 Siap Dilaksanakan

Pemko Medan Batalkan Semua Kegiatan Malam Tahun Baru 2026 karena Fokus Penanganan Bencana

Andi Jaka Sipahutar Kembali Nakodai DPC PDIP Tapanuli Selatan 2025–2030, Konsolidasi Partai Diperkuat