BRI Peduli Aceh: Salurkan Bantuan Langsung dan Pulihkan Semangat Anak-anak Pascabencana
MEDAN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui program BRI Peduli menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pemuliha
NASIONAL
MEDAN – Exco Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut) meralat apresiasinya terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2026 yang hanya naik 7,9 persen.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menilai keputusan Gubernur Sumut Bobby Nasution menabrak potensi kenaikan yang seharusnya lebih tinggi jika menggunakan perhitungan indeks tertentu (Alpha) sesuai Peraturan Pemerintah pengupahan terbaru.
Menurut Willy, Gubernur Sumut hanya menggunakan pengalian Alpha 0,5, padahal jika mengikuti PP pengupahan terbaru, Alpha bisa dipilih antara 0,5 hingga 0,9.Baca Juga:
"Kami menolak kenaikan UMP Sumut 2026 yang hanya 7,9 persen. Seharusnya bisa naik hingga 9,59 persen jika menggunakan Alpha 0,9," tegas Willy, yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut.
Willy menambahkan, jika menggunakan Alpha 0,7 atau 0,8, kenaikan UMP Sumut bisa mencapai 8,64–9,12 persen. Namun, Gubsu memilih angka terendah.
Partai Buruh juga menolak wacana penetapan serentak Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan Alpha 0,5, yang menurutnya akan memiskinkan buruh.
"Kami menuntut UMK se-Sumut naik minimal 10 persen untuk tahun 2026," jelasnya.
Selain itu, Willy menyoroti janji Gubernur sebelumnya yang menyatakan mendukung tuntutan kenaikan upah buruh hingga 10 persen.
"Kenyataannya, keputusan yang diambil jauh dari janji itu. UMP bisa naik 9,5 persen tanpa melanggar regulasi, tapi diabaikan," katanya.
Partai Buruh juga menuding penetapan UMP dan UMK dilakukan terburu-buru sebelum batas akhir 24 Desember 2025, sehingga kepala daerah dipaksa merekomendasikan UMK dengan Alpha 0,5.
Willy menyebut hal ini bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menyarankan minimal Alpha 0,7.
Menanggapi hal ini, Partai Buruh berencana menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Sumut pada 24 Desember 2025 untuk menuntut revisi UMP dan UMK jika masih menggunakan pengalian Alpha 0,5.
MEDAN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui program BRI Peduli menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pemuliha
NASIONAL
BANDARLAMPUNG Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan kemampuan akademi
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan bahwa kontrol atas Greenland merupakan hal yang tak bisa ditawar demi kepenti
INTERNASIONAL
BANDARLAMPUNG Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung untuk meningkatkan penyaluran kred
EKONOMI
JAKARTA Wacana pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari sistem langsung ke DPRD memicu penolakan dari sejumlah warga.
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kapolda Sumatera Utara, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, melakukan mutasi terhadap sejumlah Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) di jaj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang nelayan, Irfan alias Ipan Jengkol, divonis delapan tahun penjara atas pembunuhan remaja berusia 16 tahun, Muhammad Rasyid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Seorang guru di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Agus Saputra, menjadi korban pengeroyokan sejumlah siswa pada Selasa (13/1/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Timur menangkap seorang pria berinisial M Dhanil, 39 tahun, atas dugaan pencurian baterai mobil
HUKUM DAN KRIMINAL
