Kemenkum Bali Gelar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2025, Persiapkan Program 2026

DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2025 di Ruang Dharmawangsa, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menilai capaian kinerja sepanjang tahun dan mempersiapkan langkah strategis pelaksanaan program pada 2026.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menekankan evaluasi bertujuan mengontrol pelaksanaan kegiatan, memastikan pertanggungjawaban anggaran, serta mematangkan perencanaan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan lebih optimal.

Baca Juga:

• KPK Soroti Pengadaan MBG Lewat Banper, Dinilai Berisiko Konflik Kepentingan

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memberikan arahan strategis terkait persiapan tahun anggaran 2026.

Ia menekankan pentingnya kesiapan administrasi sejak awal tahun, termasuk penyusunan surat keputusan kegiatan, perencanaan triwulan, pengelolaan anggaran, serta dukungan sarana-prasarana penunjang operasional.

Dalam arahannya, Eem juga menyampaikan ucapan Selamat Natal bagi pegawai yang merayakan dan mengimbau jajaran untuk menjaga kesehatan.

Ia menegaskan meskipun ada kebijakan Work From Anywhere (WFA), pegawai tetap wajib hadir di kantor bila dibutuhkan pimpinan.

Rapat evaluasi juga membahas realisasi anggaran di masing-masing divisi. Secara umum, penyerapan anggaran Kanwil Kemenkum Bali pada 2025 menunjukkan hasil memuaskan, dengan beberapa divisi mencapai realisasi di atas 99 persen.

Selain evaluasi anggaran, rapat menyoroti penguatan sumber daya manusia, pemetaan jabatan fungsional, pengembangan jenjang karier pegawai, percepatan penyelesaian penilaian kinerja, pengisian laporan harta kekayaan, serta pemenuhan kewajiban administrasi kepegawaian menjelang akhir tahun.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, tata kelola anggaran, dan kinerja aparatur pada 2026.

Diharapkan masyarakat dapat merasakan pelayanan hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.*

(dh)

KPK Soroti Pengadaan MBG Lewat Banper, Dinilai Berisiko Konflik Kepentingan

KIP 2025: Polri Terbaik dalam Layanan Informasi Publik, Wakapolri Terima Penghargaan

Realisasi APBD Sumut 2025 Tembus di Atas Rata-Rata Nasional, Kemendagri Beri Apresiasi

Ketua TP PKK Karo Tinjau Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Deram dan Desa Temburun

Implementasi Gerakan PKK Harus Tumbuh dari Bawah

DPRD Batu Bara Setujui Dua Ranperda Strategis, Fraksi-Fraksi Sampaikan Catatan Kritis