BNN Sumut: 1,5 Juta Warga Terpapar Narkoba, Didominasi Usia 15–25 Tahun
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menyusul banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Penyusunan dokumen ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan R3P yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (2/1/2026).
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa penyusunan R3P menjadi tugas strategis Pemerintah Aceh sebagai dasar pengajuan penanganan pascabencana kepada pemerintah pusat.Baca Juga:
"Tugas Pemerintah Aceh adalah menyusun R3P. Tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten dan kota. Seluruh data yang kita miliki akan kita usulkan ke pemerintah pusat," ujar M. Nasir.
Dokumen ini ditargetkan dapat diserahkan ke BNPB serta kementerian dan lembaga terkait paling lambat 20 Januari 2026.
Seluruh dampak bencana, mulai dari kerusakan rumah warga, sektor ekonomi, lingkungan, hingga aset desa dan provinsi, akan dicatat secara rinci dalam dokumen ini.
"Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028," tambah M. Nasir.
Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan di lapangan tepat sasaran dan efektif.
"Seluruh kerusakan akibat bencana harus masuk ke dokumen R3P. Setelah ditetapkan secara nasional, tidak ada ruang untuk penambahan. Jangan sampai ada yang terlewat, baik rumah warga, aset desa, aset kabupaten, maupun aset provinsi," tegas Jarwansah.
BNPB menargetkan dokumen R3P Aceh rampung Januari 2026, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan terarah dan berkelanjutan.*
(ad)
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Muda Nusantara (AMAN) menyerukan aksi massa sekaligus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil lang
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara segera mengkaji
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membenarkan adanya insiden penamparan terhadap seorang pegawai Badan Usaha Mi
PERISTIWA
BATU BARA Pelatihan Calon Asesor yang digelar di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber
NASIONAL
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembug
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar tepung tawar dan doa bersama untuk melepas keberangkatan Wali Kota Mahyaruddin Salim
PEMERINTAHAN