Keponakan Prabowo Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, DPR Pastikan Proses Terbuka
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon De
NASIONAL
ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) awal Tahun Anggaran 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan pada Kamis (23/01).
Kegiatan ini berperan sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah daerah menuju pembangunan yang lebih terarah.
Rakorpem dipimpin langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, didampingi Wakil Bupati Asahan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
Baca Juga:

Selaraskan Kebijakan Daerah, Provinsi, dan Nasional
Dalam arahannya, Bupati Asahan menegaskan bahwa Rakorpem awal tahun menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan sekaligus memastikan sinkronisasi program dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan program pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya kesatuan visi dan langkah agar program pembangunan daerah berjalan terukur dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
"Seluruh kebijakan dan program harus selaras, efektif, dan berbasis hasil. Tahun anggaran 2026 harus kita jalankan dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang kuat," tegasnya.
Fokus Program Nasional: Koperasi Merah Putih & Makan Bergizi Gratis
Bupati juga meminta seluruh OPD dan Kecamatan memahami serta mempedomani berbagai ketentuan nasional, terutama dalam menjalankan Program Koperasi Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, disampaikan pula sejumlah program prioritas Kementerian Pertanian, seperti pengembangan komoditas unggulan (kelapa sawit, kelapa dalam, dan karet), pembibitan kelapa dalam, serta program ketahanan pangan yang mencakup cetak sawah, swasembada beras nasional, hingga peningkatan sektor perikanan melalui Kampung Nelayan Merah Putih.
Program-program tersebut dinilai strategis untuk mendukung kemandirian ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Asahan.
Penghargaan OPD & Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Rakorpem awal tahun ini juga dirangkai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah OPD dalam dua kategori, yaitu:
- Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
- Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Reformasi Birokrasi
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kinerja OPD se-Kabupaten Asahan sebagai bentuk komitmen peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2026.
Mengakhiri rangkaian kegiatan, Bupati Asahan mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk terus bekerja secara inovatif, visioner, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon De
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya dijadwalkan meminta keterangan Muhammad Reza Oktovian atau Reza Arap hari ini, terkait kematian selebgram Lula
ENTERTAINMENT
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Senin (26/1/2026). Penguatan ru
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Senin (26/1/2026), seiring pergerakan positif sahamsaham berbo
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami dari korban penjambretan ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mencetak rekor, mendekati level Rp3.000.000 per gram pada perdagangan Senin (
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung memastikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 20192024, Basuki Tjahaja P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait kabar Warga Negara I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mulai merencanakan pembiayaan usaha dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 202
EKONOMI