MEDAN – Ribuan pendamping desa di Sumatera Utara (Sumut) menghadapi ketidakpastian pekerjaan.
Sekitar 1.148 tenaga pendamping desa dilaporkan tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) TA 2026, diduga akibat praktik tidak sesuai prosedur oleh oknum pejabat Kementerian Desa dan Koordinator TPP Provinsi Sumut.
Perwakilan pendamping desa mengadukan nasib mereka kepada Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah, atau yang akrab disapa Ijeck, pada Sabtu (24/1/2026).Baca Juga:
Mereka menyebut, penerbitan SK TA 2025 tidak mengikuti aturan Kepmendesa 294 Tahun 2025 dan lebih mengutamakan Daily Report Pendamping (DRP) ketimbang Evaluasi Kinerja (Evkin) Pendamping Desa.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM) Kota Gunungsitoli, Risda Megawati Gultom, mengatakan, "Kami dipecat sepihak dan tidak direspon Kemendesa. Proses perpanjangan SK diduga dicurangi beberapa oknum."
Hal serupa disampaikan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Humbang Hasudutan, Berliana Limbong.
Ia menegaskan, praktik ini terjadi hampir di seluruh kabupaten di Sumut, meskipun sebagian besar pendamping telah mengabdi 10–20 tahun.
"Kami hanya meminta keadilan bagi yang bekerja profesional. Banyak dari kami menjadi tulang punggung keluarga," kata Berliana.
Para pendamping desa juga menyoroti keberhasilan mereka dalam mensukseskan Program Koperasi Merah Putih di bawah Presiden Prabowo, dan berharap pemerintah pusat dapat mengetahui masalah ini.
Mendengar keluhan tersebut, Ijeck berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa.
Ia menekankan kepada para pendamping desa agar tetap kompak dan tidak terprovokasi.
"Saya akan komunikasi langsung dengan Menteri Desa Yandri Susanto untuk mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut keberlangsungan pekerjaan ribuan pendamping desa yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat di Sumut.*
(vv/ad)
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, mekanisme keadilan restoratif atau resto
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejarah dan perkembangan institusi Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III D
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, secara resmi membuka Mushabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) Ke18 Tah
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Generasi muda perlu mengubah paradigma terhadap wakaf. Transformasi wakaf dari instrumen tradisional menjadi bagian dari gaya
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan siap menghadapi sidang l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian penanganan kasus judi online (judol) selama rapat kerja dengan Komisi I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim MIT Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara berhasil menangkap pelaku pencurian yang menyere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan optimalisasi layanan 110 Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2025 yang menembus angka 91,54 persen, ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transformasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai
HUKUM DAN KRIMINAL
