Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Thomas Djiwandono Tekankan Kolaborasi Antar-Pengelola Kebijakan
JAKARTA Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antarpengelola kebijakan dalam uji
EKONOMI
JAKARTA — Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, Senin, 26 Januari 2026.
Hal itu disampaikan Surya saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kantor Badan Penghubung Daerah, Jalan Jambu, Jakarta.
Rapat yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui konferensi jarak jauh ini menghadirkan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, sebagai narasumber.Baca Juga:
Menurut Wagub Surya, pembahasan perubahan Perda ini harus menghasilkan regulasi yang jelas, adil, dan tidak multitafsir, sehingga dapat memastikan tata kelola pajak dan retribusi daerah modern, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
"Pajak dan retribusi bukan sekadar penerimaan, tetapi kekuatan daerah untuk berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.
Surya menegaskan, pemerintah daerah wajib mempermudah masyarakat yang taat pajak sekaligus bersikap tegas terhadap pihak yang mengabaikan kewajiban secara wajar dan proporsional.
Langkah ini dinilai penting untuk membangun ketegasan dan disiplin tanpa menimbulkan rasa takut di masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Ardan Noor, menambahkan bahwa perubahan Perda ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PAD melalui kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara.*
(dh)
JAKARTA Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antarpengelola kebijakan dalam uji
EKONOMI
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
TAPANULI TENGAH Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menangkap IH (18), seorang pria yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
