Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan komitmen untuk memperkuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Renduk PRRP Provinsi Aceh di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (4/2).
Dalam sambutannya, Sekda Aceh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas koordinasi penyusunan Renduk PRRP, yang dianggap vital untuk memastikan pembangunan pascabencana tidak hanya memulihkan kondisi sebelumnya, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah.Baca Juga:
Aceh, yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, perlu pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.
"Kami siap mendukung validasi Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) dan Zona Rawan Bencana (ZRB), serta mendampingi pemerintah kabupaten/kota agar rencana aksi yang disepakati dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran," ujar M. Nasir.
Pemprov Aceh menekankan prinsip build back better, dengan membangun kembali infrastruktur, hunian, layanan dasar, dan pemulihan mata pencaharian secara aman dan berkelanjutan.
Pendampingan sosial dan psikologis masyarakat, serta penguatan sistem peringatan dini dan teknologi kebencanaan, menjadi prioritas agar risiko bencana di masa depan dapat diminimalkan.
Forum Konsultasi Publik tersebut juga menghadirkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, yang menekankan pentingnya sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Jitupasna agar rencana induk benar-benar valid dan akuntabel.
Kegiatan ini diikuti jajaran SKPA terkait, kepala Bappeda dan BPBD se-Aceh, akademisi, serta mitra pembangunan.
Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog produktif untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan Renduk PRRP Provinsi Aceh dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.*
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN