Prabowo Tegaskan Kerja Sama dengan Semua Pihak di Laut China Selatan, Namun Pertahankan Kedaulatan RI

WHASINGTON DC -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan pandangannya terkait isu Laut China Selatan (LCS), yang juga menjadi topik pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Washington DC, Kamis (14/11), Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mengutamakan kerja sama dengan semua pihak, namun tidak akan mengorbankan kedaulatan negara.

Prabowo mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Presiden Biden, dia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua negara. Menurutnya, Indonesia selalu terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan negara-negara lain, tetapi tetap berpegang pada prinsip kedaulatan yang tidak bisa ditawar.

“Laut China Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita,” ujar Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan ini menambahkan bahwa Indonesia lebih memilih kerja sama ketimbang konfrontasi. “Saya memilih selalu mencari peluang untuk kerja sama. Kolaborasi selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik,” tambahnya.

Prabowo juga menegaskan pentingnya saling percaya dalam membangun hubungan internasional yang sehat. Dia mengingatkan bahwa kerja sama tidak akan terjadi tanpa adanya upaya dari semua pihak untuk menghormati dan mempercayai satu sama lain.

“Tentunya ini harus diupayakan, tidak akan datang sendiri. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati,” kata Prabowo. “Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak.”

Pernyataan Prabowo ini juga merespons kritikan terkait pertemuan sebelumnya dengan Presiden China, Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan China mengeluarkan pernyataan bersama yang mencakup 14 poin, salah satunya mengenai kerja sama maritim di Laut China Selatan.

Poin ke-9 dari pernyataan bersama itu menyebutkan kesepakatan untuk mengembangkan kerja sama maritim di kawasan yang memiliki klaim tumpang tindih, termasuk di Laut China Selatan. Hal ini kemudian memicu kontroversi, karena ada kekhawatiran bahwa kerja sama tersebut bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap klaim “9-Dash Lines” China, yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan.

Namun, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) segera memberikan klarifikasi, menegaskan bahwa kerja sama maritim ini tidak dimaknai sebagai pengakuan terhadap klaim “9-Dash Lines” yang diajukan China.

Dalam keterangan resmi, Kemlu menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk perdamaian di kawasan dan tidak mengubah posisi Indonesia mengenai klaim tersebut. Indonesia, lanjut Kemlu, menegaskan bahwa klaim “9-Dash Lines” tidak memiliki dasar hukum internasional menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

“Kemlu menegaskan bahwa kerja sama ini tidak berdampak terhadap kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” tulis Kemlu dalam pernyataan tertulisnya.

Indonesia juga menegaskan bahwa tidak ada pengakuan terhadap klaim teritorial China atas Laut China Selatan, dan kerja sama yang dibangun tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengutamakan kedaulatan negara.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan selalu berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk di Laut China Selatan, sembari tetap membuka ruang untuk kerja sama dengan semua pihak. Pernyataan ini menggambarkan sikap diplomatik Indonesia yang hati-hati namun tegas dalam menyikapi dinamika di kawasan Asia Pasifik, terutama terkait dengan masalah Laut China Selatan.

(N/014)