BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis sore, 5 Februari 2026.
Adies merupakan hakim konstitusi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelantikan dilakukan setelah DPR secara resmi menetapkan Adies Kadir melalui rapat paripurna. Pengucapan sumpah jabatan akan dilakukan di hadapan Presiden.Baca Juga:
"Rencananya nanti sore. Hakim MK perwakilan dari DPR sudah diputuskan dalam sidang paripurna dan hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," kata Prasetyo di Gedung Bappenas, Jakarta.
Selain pelantikan hakim MK, Istana juga membuka kemungkinan pelantikan pejabat lain, termasuk pengisian posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono.
Thomas sebelumnya ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Prasetyo menyebut rencana pelantikan wakil menteri masih bersifat tentatif. Hingga Rabu malam, kata dia, keputusan final belum ditetapkan Presiden.
"Kalau rencananya ada. Tapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga ada kemungkinan hanya mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Thomas Djiwandono," ujarnya.
Nama Juda Agung disebut-sebut sebagai kandidat kuat Wakil Menteri Keuangan.
Namun Prasetyo enggan mengonfirmasi kabar tersebut dan meminta publik menunggu pengumuman resmi dari Istana.
"Nanti akan diumumkan pada waktunya," kata dia.
Pelantikan Adies Kadir menambah komposisi hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari unsur DPR.
MK memiliki peran strategis dalam mengadili sengketa hasil pemilu, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta sengketa kewenangan lembaga negara.*
(d/dh)
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN