Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
DELI SERDANG — Pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Deli Serdang harus sejalan dengan kepentingan masyarakat sekitar.
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menegaskan hal tersebut dalam rapat pembahasan permasalahan banjir di Desa Medan Estate, Sampali, Lau Dendang, dan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kamis (5/2/2026).
"Marilah kita seimbangkan kepentingan masyarakat yang tinggal di perumahan dengan masyarakat di perkampungan agar tidak terjadi benturan dan tidak menggerus nilai toleransi," tegas Wabup Lom Lom.Baca Juga:
Rapat tersebut membahas dampak pesatnya perkembangan perumahan, khususnya di wilayah yang masuk dalam rencana Medan Deli Metropolis, seluas sekitar 5.000 hektare.
Wabup menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang dan kajian teknis pemerintah daerah.
"Kalau analisa untuk lima, 10, atau 20 tahun ke depan harus membuat kolam retensi, maka itu harus dipersiapkan. Kalau tidak memenuhi, jangan dilayani izinnya. Ini tanggung jawab kami kepada rakyat," ujar Lom Lom.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan bersikap tegas dalam pengawasan tata ruang karena berkaitan dengan kepentingan masa depan lingkungan hidup, anak-anak, dan masyarakat.
"Jangan sampai tembok perumahan menjadi jurang pemisah dengan pemukiman masyarakat. Ini amanah rakyat, dan tanggung jawab kita bersama," kata Wabup.
Sekretaris Daerah Deli Serdang, Dedi Maswardy, menyampaikan bahwa perkembangan perumahan di Kecamatan Percut Sei Tuan, terutama perbatasan dengan Kota Medan, meningkat pesat.
Hal ini perlu diimbangi dengan pengawasan tata ruang dan sistem drainase agar tidak memperparah banjir.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (Janso Sipahutar) menyebutkan, pesatnya pembangunan perumahan di Lau Dendang, Bandar Khalifah, Medan Estate, dan sekitarnya berdampak pada meningkatnya potensi banjir.
"Banjir yang sebelumnya jarang terjadi, kini bisa terjadi hingga tiga kali dalam setahun," ujar Kadis.
Janso juga menekankan perlunya dukungan pihak terkait, termasuk Jasa Marga, karena terdapat penyempitan saluran drainase akibat terpotongnya badan jalan tol.
Rapat ini dihadiri perwakilan OPD terkait, pengembang, Jasa Marga, Camat Percut Sei Tuan Muhammad Kennedy, dan sejumlah pihak lainnya, untuk mencari solusi pembangunan perumahan yang sehat, tertata, dan berkelanjutan.*
(ad)
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi untuk membuka peluang melantai di
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Persoalan pendidikan di Aceh dinilai tidak sematamata berkaitan dengan kekurangan regulasi. Aceh justru memiliki sejumlah la
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga hendak menunggangi aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang wanita berinisial AAFL, 26 tahun, yang bekerja sebagai disc jockey (DJ), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nama Nokia mungkin tidak lagi mendominasi pasar ponsel seperti pada masa kejayaannya. Namun, merek yang pernah menjadi salah sat
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pengendalian inflasi di Kota Medan menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month t
EKONOMI
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno, memimpin Sidang Luar Biasa pengambilan sumpah, pelantikan
NASIONAL