HUMBAHAS — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama warga melakukan perbaikan abutment atau sayap jembatan sementara Aek Sipoti yang berada di Kecamatan Onan Ganjang.
Perbaikan dilakukan pada pembukaan jalan baru yang menghubungkan Desa Sampetua dengan Desa Batu Nagodang Siatas.
Pemerintah daerah mengerahkan alat berat untuk menangani longsoran pada abutment jembatan yang mengalami kerusakan akibat banjir.Baca Juga:
Selain itu, personel dari dinas terkait bersama masyarakat Desa Batu Nagodang Siatas bergotong royong menyusun karung berisi tanah sebagai langkah darurat memperkuat struktur penahan jembatan.
Pantauan di lokasi pada Kamis, 5 Februari 2026, warga bersama petugas Satpol PP terlihat bergantian mengisi karung tanah menggunakan cangkul, kemudian menyusunnya di bagian abutment yang terdampak.
Upaya ini dilakukan agar jembatan tetap dapat dilalui masyarakat dan aktivitas warga tidak terganggu.
Kerusakan pada sayap jembatan terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut pada Selasa, 3 Februari 2026.
Debit air Sungai Aek Sipoti meningkat dan menyebabkan abutment jembatan amblas.
Peristiwa ini sempat menimbulkan kekhawatiran warga karena jembatan tersebut merupakan akses penghubung antar desa.
Sebelumnya, pada Rabu, 21 Januari 2026, jalan bukaan baru dari Desa Sampetua menuju Desa Batu Nagodang Siatas telah dapat dilalui kendaraan roda empat, termasuk melintasi jembatan Aek Sipoti.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan langkah penanganan cepat dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut sembari menunggu perbaikan permanen.
Dengan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat, kondisi jembatan diharapkan tetap aman digunakan sementara waktu.
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan itu meneg
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada p
EKONOMI
JAKARTA Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap mantan Menteri Agama ad interim, Muhadjir Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan proses investigasi internal terkait dugaan malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Seko
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa perjalanan dirinya ke luar negeri untuk menjalani pengobatan tidak menggun
PEMERINTAHAN
