BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) mencatat kenaikan garis kemiskinan rumah tangga hingga Rp3.706.015 per bulan untuk rata-rata lima anggota rumah tangga pada September 2025.
Angka ini naik 3,73 persen dibanding Maret 2025 sebesar Rp3.572.687 per bulan.
Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menjelaskan bahwa garis kemiskinan menggambarkan besaran minimum pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tidak dikategorikan miskin.Baca Juga:
"Garis kemiskinan rumah tangga miskin September 2025 adalah sebesar Rp3.706.015/bulan," kata Asim, Jumat (6/2/2026).
Selain itu, garis kemiskinan individu di Sumut pada September 2025 tercatat sebesar Rp718.220 per kapita per bulan.
Jika dibandingkan September 2024 sebesar Rp648.336, terjadi kenaikan 10,78 persen.
Artinya, penduduk dengan pengeluaran di bawah Rp718.220 per bulan atau sekitar Rp24 ribu per hari per orang masuk kategori miskin.
BPS Sumut juga mencatat komoditas makanan yang menyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan.
Beras menjadi komoditas utama baik di perkotaan (22,36 persen) maupun perdesaan (31,79 persen).
Empat komoditas lain yang dominan di perkotaan antara lain rokok kretek filter (10,26 persen), telur ayam ras (4,62 persen), cabai merah (4,03 persen), dan ikan tongkol/tuna/cakalang (3,90 persen).
Kenaikan garis kemiskinan ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali program perlindungan sosial dan strategi pengentasan kemiskinan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah di perkotaan maupun pedesaan.
Asim menekankan bahwa pemantauan garis kemiskinan merupakan langkah penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program bantuan sosial.
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN