MEDAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) mencatat kenaikan garis kemiskinan rumah tangga hingga Rp3.706.015 per bulan untuk rata-rata lima anggota rumah tangga pada September 2025.
Angka ini naik 3,73 persen dibanding Maret 2025 sebesar Rp3.572.687 per bulan.
Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menjelaskan bahwa garis kemiskinan menggambarkan besaran minimum pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tidak dikategorikan miskin.Baca Juga:
"Garis kemiskinan rumah tangga miskin September 2025 adalah sebesar Rp3.706.015/bulan," kata Asim, Jumat (6/2/2026).
Selain itu, garis kemiskinan individu di Sumut pada September 2025 tercatat sebesar Rp718.220 per kapita per bulan.
Jika dibandingkan September 2024 sebesar Rp648.336, terjadi kenaikan 10,78 persen.
Artinya, penduduk dengan pengeluaran di bawah Rp718.220 per bulan atau sekitar Rp24 ribu per hari per orang masuk kategori miskin.
BPS Sumut juga mencatat komoditas makanan yang menyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan.
Beras menjadi komoditas utama baik di perkotaan (22,36 persen) maupun perdesaan (31,79 persen).
Empat komoditas lain yang dominan di perkotaan antara lain rokok kretek filter (10,26 persen), telur ayam ras (4,62 persen), cabai merah (4,03 persen), dan ikan tongkol/tuna/cakalang (3,90 persen).
Kenaikan garis kemiskinan ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali program perlindungan sosial dan strategi pengentasan kemiskinan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah di perkotaan maupun pedesaan.
Asim menekankan bahwa pemantauan garis kemiskinan merupakan langkah penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program bantuan sosial.
JAKARTA PWI Jaya menggelar acara halalbihalal yang penuh kehangatan di Markas PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, pada S
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of under
EKONOMI
JAKARTA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi memulai operasionalnya pada Selasa (31/3/2026). Program yang diluncurkan oleh Badan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
