Lawan Balik Dakwaan Jaksa Dokter Tifa Siap Bacakan Eksepsi Kasus Tudingan Ijazah Jokowi
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menjalani sidang lanjutan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijaz
NASIONAL
DOLOKSANGGUL – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, membuka secara resmi Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin (9/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun, Forkopimda, Ketua DPRD Parulian Simamora, Kajari Donald T.J. Situmorang, perwakilan TNI/Polri, Sekda Chiristison R. Marbun, pimpinan OPD, Camat, Kepala Puskesmas, unsur perbankan, BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi kepemudaan, akademisi, serta insan pers dan pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Oloan P. Nababan menyampaikan bahwa arah pembangunan 2027 akan fokus pada optimalisasi sumber daya secara arif dan lestari, menjamin keberlanjutan pembangunan sebelumnya, termasuk penuntasan pascabencana hidrometeorologi November 2025.Baca Juga:
Tema pembangunan tahun depan adalah "Peningkatan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor Unggulan yang Didukung SDM Berkualitas, serta Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan."
Adapun prioritas pembangunan meliputi pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan produktivitas dan produk unggulan berbasis potensi lokal, penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, peningkatan konektivitas, irigasi dan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien.
Target makro 2027 antara lain: pertumbuhan ekonomi 5,5–5,9 persen, PDRB per kapita Rp57,68 juta, angka kemiskinan di bawah 7 persen, tingkat pengangguran terbuka di bawah 0,72 persen, IPM 76,75–77,15, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, dalam sambutannya menekankan agar pembangunan memperhatikan pemerataan di seluruh kecamatan, khususnya daerah terpencil.
Ia juga meminta pendataan bantuan sosial dan penerima manfaat BPJS dilakukan secara akurat, mulai dari tingkat desa, dan pemerintah berkoordinasi dengan BPS.
Konsultasi publik ini menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumut, Bank Indonesia Cabang Sibolga, BPS Humbang Hasundutan, BPKPD, Bappelitbangda, dan akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli.
Forum ini diharapkan membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, sehingga RKPD 2027 dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan.*
(ad)
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menjalani sidang lanjutan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijaz
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo menjalani sidang perdana perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pe
NASIONAL
JAKARTA Istana membantah pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan berkaitan dengan langkahnya merombak ratusan pejaba
POLITIK
PANDEGLANG Basarnas memperluas area pencarian delapan orang yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Sel
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp3,5 miliar dari rumah Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Workshop dan Diskusi Optimalisasi Penyelesaian Kasus Tuntutan Perbendaharaan yan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar pembekalan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi Tahun 2026. Kegiatan yang digela
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menjadi narasumber dalam podcast eksklusif Tribunnews Medan bertajuk Jumpa Tengah, Jumat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan aspirasi terkait penguatan dan keberlangsungan layanan keimigrasian di Kota Ta
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama DPRD Kota Tanjungbalai menyepakati KUAPPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 s
PEMERINTAHAN