JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun untuk tahun 2026.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan pengajuan ini mendesak karena keterbatasan dana rupiah murni yang saat ini tersedia, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Baca Juga:"Dengan kondisi keterbatasan anggaran dari dana rupiah murni, Kementerian membutuhkan tambahan anggaran agar dapat sukses melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya, termasuk operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, belanja pegawai, serta kegiatan kantor di pusat, daerah, dan Arab Saudi," ujar Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengajuan resmi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak awal tahun, melalui surat Nomor S-5/2026 tanggal 23 Januari 2026, untuk memastikan pelayanan jemaah tetap berjalan sesuai standar minimal dan hak-hak jemaah terjaga.Beberapa faktor yang mendorong kebutuhan tambahan anggaran antara lain:
1. Belum teralokasinya anggaran operasional di daerah dan Arab Saudi untuk percepatan tahapan penyelenggaraan haji.
2. Peningkatan biaya pegawai dan operasional akibat pembentukan struktur organisasi baru serta pengoperasian kantor vertikal di pusat, daerah, dan Arab Saudi.
3. Perluasan tugas kementerian, termasuk pembinaan, perizinan, pengawasan PIHK, PPIU, KPIHU, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
4. Integrasi fungsi kesehatan haji, yang memerlukan pembiayaan tambahan untuk obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan yang melayani jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa total kebutuhan anggaran Kementerian Haji dan Umrah tahun 2026 mencapai Rp 3.103.018.430.000. Penyiapan operasional penyelenggaraan haji pun dianggap tidak dapat ditunda.
"Dukungan terhadap realokasi dan penguatan anggaran menjadi sangat mendesak agar amanat UU Nomor 14 Tahun 2025 dapat dijalankan secara konsisten dan pelayanan jemaah tetap optimal," pungkas Dahnil.*
(d/dh)
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
