AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun untuk tahun 2026.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan pengajuan ini mendesak karena keterbatasan dana rupiah murni yang saat ini tersedia, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Baca Juga:"Dengan kondisi keterbatasan anggaran dari dana rupiah murni, Kementerian membutuhkan tambahan anggaran agar dapat sukses melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya, termasuk operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, belanja pegawai, serta kegiatan kantor di pusat, daerah, dan Arab Saudi," ujar Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengajuan resmi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak awal tahun, melalui surat Nomor S-5/2026 tanggal 23 Januari 2026, untuk memastikan pelayanan jemaah tetap berjalan sesuai standar minimal dan hak-hak jemaah terjaga.Beberapa faktor yang mendorong kebutuhan tambahan anggaran antara lain:
1. Belum teralokasinya anggaran operasional di daerah dan Arab Saudi untuk percepatan tahapan penyelenggaraan haji.
2. Peningkatan biaya pegawai dan operasional akibat pembentukan struktur organisasi baru serta pengoperasian kantor vertikal di pusat, daerah, dan Arab Saudi.
3. Perluasan tugas kementerian, termasuk pembinaan, perizinan, pengawasan PIHK, PPIU, KPIHU, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
4. Integrasi fungsi kesehatan haji, yang memerlukan pembiayaan tambahan untuk obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan yang melayani jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa total kebutuhan anggaran Kementerian Haji dan Umrah tahun 2026 mencapai Rp 3.103.018.430.000. Penyiapan operasional penyelenggaraan haji pun dianggap tidak dapat ditunda.
"Dukungan terhadap realokasi dan penguatan anggaran menjadi sangat mendesak agar amanat UU Nomor 14 Tahun 2025 dapat dijalankan secara konsisten dan pelayanan jemaah tetap optimal," pungkas Dahnil.*
(d/dh)
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
LANGKAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria memikul mesin outdoor AC sambil berjalan kaki sejauh sekitar dua kilometer viral d
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN) guna memp
EKONOMI
JAKARTA Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi Program Sekolah Rakyat mendapat perhatian da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta aparat keamanan meningkatkan langkah pengamanan di Papua secara terukur menyu
NASIONAL
JAKARTA Praktisi agraria sekaligus mantan pejabat senior Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Bud
NASIONAL
KEPULAUAN SERIBU PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan melakukan rehab
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menerima penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan HukumKeadilan Indonesia (YLBH
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembang
PENDIDIKAN