Istri Ungkap Curhat Purbaya: Lelah Jadi Menteri hingga Sering Tak Bisa Tidur
JAKARTA Istri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Ida Yulidina, mengungkap sejumlah cerita pribadi terkait kondisi suaminya se
NASIONAL
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun untuk tahun 2026.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan pengajuan ini mendesak karena keterbatasan dana rupiah murni yang saat ini tersedia, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Baca Juga:"Dengan kondisi keterbatasan anggaran dari dana rupiah murni, Kementerian membutuhkan tambahan anggaran agar dapat sukses melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya, termasuk operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, belanja pegawai, serta kegiatan kantor di pusat, daerah, dan Arab Saudi," ujar Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengajuan resmi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak awal tahun, melalui surat Nomor S-5/2026 tanggal 23 Januari 2026, untuk memastikan pelayanan jemaah tetap berjalan sesuai standar minimal dan hak-hak jemaah terjaga.Beberapa faktor yang mendorong kebutuhan tambahan anggaran antara lain:
1. Belum teralokasinya anggaran operasional di daerah dan Arab Saudi untuk percepatan tahapan penyelenggaraan haji.
2. Peningkatan biaya pegawai dan operasional akibat pembentukan struktur organisasi baru serta pengoperasian kantor vertikal di pusat, daerah, dan Arab Saudi.
3. Perluasan tugas kementerian, termasuk pembinaan, perizinan, pengawasan PIHK, PPIU, KPIHU, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
4. Integrasi fungsi kesehatan haji, yang memerlukan pembiayaan tambahan untuk obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan yang melayani jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa total kebutuhan anggaran Kementerian Haji dan Umrah tahun 2026 mencapai Rp 3.103.018.430.000. Penyiapan operasional penyelenggaraan haji pun dianggap tidak dapat ditunda.
"Dukungan terhadap realokasi dan penguatan anggaran menjadi sangat mendesak agar amanat UU Nomor 14 Tahun 2025 dapat dijalankan secara konsisten dan pelayanan jemaah tetap optimal," pungkas Dahnil.*
(d/dh)
JAKARTA Istri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Ida Yulidina, mengungkap sejumlah cerita pribadi terkait kondisi suaminya se
NASIONAL
JAKARTA Prof. Purnomo Yusgiantoro resmi menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL Lemh
NASIONAL
MEDAN Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan, Irwansyah Gultom, menjadi sorotan setelah d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh militer Israel bertambah menj
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai pelemahan nilai tukar rupiah turut memberikan dampak terhadap masyarakat di
EKONOMI
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk melakukan safari politik keliling Indonesia ber
POLITIK
ACEH TIMUR Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meresmikan Gedung Utama Polres Aceh Timur dalam rangka kunjungan kerja (k
NASIONAL
MEDAN Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara mulai menyalurkan jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Tahun 2026 ke
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rencana pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR yang
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis dengan menerbitkan global bond atau surat utang berdenominasi do
EKONOMI