BATU BARA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap program Bupati Batu Bara "Sinergi Melayani Masyarakat (Berlayar)".
Kegiatan yang telah dijadwalkan sebelumnya dilaksanakan pada 10 Februari 2026 di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.S.i beserta beberapa Kepala OPD terkait, antara lain Plt Kepala Bapenda Kab. Batu Bara Dr. Mei Linda Suryanti Lubis, S.STP, M.A.P, secara langsung meninjau layanan yang disediakan.
Sebagai tuan rumah, Camat Tanjung Tiram beserta seluruh kepala desa dan lurah di wilayahnya juga turut hadir.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mudah mengurus berbagai keperluan, antara lain:
- Pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- Perizinan usaha
Program layanan Berlayar akan dilaksanakan secara bergiliran di setiap kecamatan se-Kabupaten Batu Bara sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
(ad)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of under
EKONOMI
JAKARTA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi memulai operasionalnya pada Selasa (31/3/2026). Program yang diluncurkan oleh Badan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
