BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
HUMBAHAS – Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, mengajak seluruh kepala desa memperkuat sinergi dan koordinasi lintas desa serta kecamatan guna memastikan pelayanan masyarakat berjalan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Bupati Oloan saat kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Aula Kecamatan Doloksanggul, Kamis (12/2/2026), yang dihadiri Camat, Sekda, perangkat daerah, serta kepala desa dari tiga kecamatan: Doloksanggul, Sijamapolang, dan Onan Ganjang.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kepala desa untuk peduli terhadap kondisi warganya, mulai dari kesejahteraan ekonomi, moral, hingga mental masyarakat.Baca Juga:
Ia mencontohkan sejumlah kasus sosial yang terjadi belakangan, seperti kriminalitas akibat faktor ekonomi, kecelakaan anak-anak karena kondisi keluarga, hingga konflik batas lahan.
Menurut Bupati, masalah-masalah ini bisa diminimalisir bila kepala desa bersinergi dengan perangkat desa, camat, dan pemerintah kabupaten.
"Kalau kepala desa memperhatikan warganya, saling bersinergi dengan desa lain, serta berkoordinasi sampai tingkat kecamatan dan kabupaten, kita bisa mencegah hal-hal yang memprihatinkan," ujar Bupati.
Bupati Oloan juga menekankan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya penguatan ekonomi desa dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Program ini selaras dengan visi misi Pemkab Humbang Hasundutan: "Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban", khususnya misi kedua: "Meningkatkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal".
Sementara itu, Plt. Inspektur De Zon Situmeang menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal desa, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencegahan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa.
Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun menambahkan, kepala desa harus bekerja sama dengan camat sebagai pimpinan wilayah dan perpanjangan tangan Bupati.
Prinsip teamwork menjadi kunci agar seluruh program pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Kita harus bersama-sama menerapkan prinsip kerja Team Work. Dengan sinergi di bawah kepemimpinan Bupati, kita optimistis Humbang Hasundutan akan lebih baik ke depan," ujar Sekda menutup acara.*
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN