BINJAI – Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, MAP, mengikuti agenda Entry Meeting Serentak dalam rangka Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan secara daring di Binjai Command Center, Kamis (19/2).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, S.Sos. MM., serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai, Erwin Toga Purba, S.Sos. MSP.
Entry meeting tersebut dipimpin oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, yang dalam pemaparannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.Baca Juga:
Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK bukan hanya merupakan rutinitas tahunan, tetapi sebuah amanat undang-undang untuk memastikan kualitas laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus dilakukan dengan cara yang benar, cermat, akuntabel, dan transparan. Melalui pemeriksaan yang rutin, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin membaik," ujar Paula.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula bahwa setiap kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah melalui pemeriksaan oleh BPK.
Laporan keuangan ini harus diserahkan paling lambat pada 31 Maret 2026, atau tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, MAP, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.
"Kami akan memastikan bahwa laporan keuangan Pemkot Binjai disusun dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap melalui pemeriksaan ini, pengelolaan keuangan kota Binjai dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," kata Wali Kota Amir Hamzah.
Dengan adanya pemeriksaan interim LKPD ini, diharapkan setiap daerah, termasuk Kota Binjai, dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efisien.
Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan di tingkat daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD.*
(ad)
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam rapat perdana Dewan
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), berinisial ED, ditetapkan sebagai tersangk
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan kunjungan ke Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapten
PEMERINTAHAN
BATU BARA Suasana khidmat menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah ternoda oleh aksi bentrokan yang melibatkan puluhan pemuda di Jalan
PERISTIWA
MEDAN Memasuki malam kedua bulan suci Ramadhan, Ustad Masdian mengingatkan jamaah tentang empat golongan orang yang meraih kesuksesan di
AGAMA
NEW YORK Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia dengan tegas mengecam pendudukan Israel di Tepi Barat Palest
NASIONAL
JAKARTA Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kunco
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provi
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satlantas Polres Padangsidimpuan, Polda Sumatera Utara, mengantisipasi terjadinya kemacetan di sejumlah titik rawan lalu
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima alira
HUKUM DAN KRIMINAL
