KARO — Bupati Karo, Antonius Ginting, memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Karo Tahun 2026 di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Kamis, 19 Februari 2026.
Rapat ini menandai dimulainya tahapan Evaluasi Mandiri KLA 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Februari hingga 30 April 2026.
Evaluasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai upaya mendorong pemenuhan hak anak secara sistematis dan terintegrasi di daerah.Baca Juga:
Dalam arahannya, Antonius Ginting menegaskan pemenuhan hak anak bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan tanggung jawab bersama yang berkelanjutan.
Ia menyebut rakor ini sebagai momentum penting untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan bersinergi dalam penyediaan data serta dokumen pendukung evaluasi.
"Indikator KLA jangan hanya menjadi checklist evaluasi. Ia harus menjadi acuan dalam memenuhi hak anak secara holistik dan terintegrasi," ujarnya.
Bupati memaparkan, pada 2025 Kabupaten Karo meraih penghargaan KLA kategori Pratama.
Capaian tersebut dinilai sebagai langkah awal yang positif, mengingat tidak seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara memperoleh predikat serupa.
Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh tim tidak berpuas diri. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan capaian ke tingkat yang lebih tinggi melalui penguatan kebijakan, program, serta layanan ramah anak.
Evaluasi mandiri tahun ini akan berfokus pada lima klaster utama pemenuhan hak anak, yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; serta perlindungan khusus.
Antonius Ginting mengaitkan agenda KLA dengan visi pembangunan daerah, termasuk komitmen menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.
Menurut dia, penguatan sumber daya manusia sejak usia anak menjadi fondasi bagi kemajuan daerah.
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memastikan tidak terdapat konflik kepentingan terkait pembelian tanah di Jalan C
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pemilik po
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Tulisan I Gusti Putu Artha terkait polemik BPJS PBI di Denpasar menimbulkan pertanyaan publik apakah ini analisis independen a
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menegaskan posisinya sebagai subholding unggulan dalam efisiensi operasional di lingkungan Per
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh pembelaan (pledoi) yang diajukan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi penyimpangan t
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailKONTESTASI Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 diproyeksikan bakal berjalan seru. Ini disebabkan arena pertarungan politi
OPINI
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksanakan program penanaman bibit pisang di lahan produktif Air
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Jalan Kayu Ara,
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON DC Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan dukungan penuh terhadap 20 poin rencana perdamaian Gaza yang dig
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Um
PEMERINTAHAN
